Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Ahli Hukum Kesehatan Sebut Pelanggar Aturan Tak Bisa Dipidana jika sudah Dikenakan Sanksi Denda

Ahli hukum kesehatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Luthfi Hakim mengatakan pelanggar aturan tidak dapat ditindak pidana jika sudah dijatuhi sanks

Ahli Hukum Kesehatan Sebut Pelanggar Aturan Tak Bisa Dipidana jika sudah Dikenakan Sanksi Denda
Rizki Sandi Saputra
Kuasa Hukum Muhammad Rizieq Shihab (MRS) hadirkan tiga orang ahli dalam sidang lanjutan perkara kerumunan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Senin (17/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli hukum kesehatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Luthfi Hakim mengatakan pelanggar aturan tidak dapat ditindak pidana jika sudah dijatuhi sanksi administrasi atau denda.

Hal itu disampaikan Luthfi saat dirinya duduk sebagai ahli yang dihadirkan kubu Rizieq Shihab dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Awalnya, kuasa hukum Rizieq menanyakan terkait sanksi denda yang sudah dibayarkan oleh seorang pelanggar atas adanya pelanggaran kerumunan.

Dalam pertanyaannya, kuasa hukum Rizieq memastikan apakah jika sudah didenda, pelanggar tersebut bisa kembali dikenakan sanksi pidana atau tidak.

"Apakah menurut ahli penyelesaian pembayaran sanksi administrasi itu masih bisa kenakan pidana lagi?" tanya kuasa hukum Rizieq kepada Luthfi di ruang sidang utama PN Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).

Menanggapi pertanyaan itu, Lutfhi mengatakan jika setiap pelanggar tidak bisa dikenakan dua sanksi sekaligus.

Kata dia pemberian sanksi tersebut harus diberikan hanya satu dari kedua sanksi kepada pelanggar.

Dengan begitu kata Luthfi, jika memang sudah ada sanksi denda, maka perkara yang dilanggar tersebut sudah selesai.

"Tidak bisa, karena apa? Karena sanksi (administrasi) itu merupakan sudah hukuman yang sudah memulihkan. Jadi sudah memulihkan suatu situasi masyarakat pada kondisi semula," jawabnya.

Tak hanya itu kata Luthfi, penerapan sanksi pidana dan denda administrasi secara bersamaan tidak dibenarkan dalam pemidanaan.

Baca juga: Ahli Hukum Kesehatan hingga Ahli Bahasa Dihadirkan Kubu Rizieq

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas