Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Periksa 50 Saksi, Ditemukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok

Kini dugaan korupsi itu ditangani oleh Pidsus Kejari Depok lantaran ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.

Periksa 50 Saksi, Ditemukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok
ISTIMEWA
Sandi, Petugas Dinas Damkar dan Penyelamatan kota Depok mem-posting foto berisi protes terhadap dugaan korupsi di instansinya. 

Mereka ini, lanjut Herlangga adalah orang-orang yang dianggap mengetahui seputar permasalahan yang sedang didalami di Kejaksaan.

"Total ada sebanyak 50 orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan sampai saat ini," ujarnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu saat dijumpai wartawan, Rabu (21/4/2021)
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu saat dijumpai wartawan, Rabu (21/4/2021) (TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma)

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada Dinas Damkar Depok menguap dan mencuri perhatian publik. 

Dugaan korupsi ini terbongkar setelah aksi protes Sandi Butar Butar yang merupakan tenaga honorer di DPKP Kota Depok.

Sandi memrotes pimpinan di tempatnya mencari nafkah selama ini sehingga viral di media sosial pada Selasa, 6 April 2021 lalu.

Dalam aksi protes tunggal tersebut, Sandi mempertanyakan, pertama, kejelasan pemotongan uang insentif Covid-19 tenaga harian Damkar Depok

Sandi oleh Bendahara Bidang Penanggulangan Bencana diminta tandatangan sebesar Rp 1,7 juta, tapi hanya menerima Rp 850.000.

Sandi juga turut mempertanyakan pengadaan sepatu PDL tahun 2018 yang memiliki anggaran sebesar Rp 850.000 per pasang. 

Akan tetapi, sepatu yang diterima para petugas dirasa Sandi tak sesuai dengan standar yang ada lantaran tak memiliki pengaman besi dibagian depan dan bawah sepatu.

Sepasang sepatu dijadikan barang bukti untuk melaporkan adanya dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok kepada Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021)
Sepasang sepatu dijadikan barang bukti untuk melaporkan adanya dugaan korupsi pengadaan sepatu PDL di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok kepada Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021) (Warta Kota/Vini Rizki Amelia)

Selain itu, Sandi menyoalkan tenaga pemotongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 200.000 per bulan. 

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas