Fadli Zon Tak Setuju Jalan Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar: Sudah Bagus
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak setuju jalan sepeda Sudirman-Thamrin dibongkar: sudah bagus.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi polemik Jalan sepeda Sudirman-Thamrin di Jakarta, akan dibongkar.
Diketahui, wacana pembongkaran jalan sepeda ini menuai berbagai kritikan dari sejumlah pihak.
Melalui akun Twitter-nya, @FadliZon, Jumat (18/6/2021) tak setuju kalau jalan sepeda itu bakal dibongkar.
Ia mengatakan, jalan tersebut sudah bagus sebagai infrastruktur bagi masyarakat untuk hidup sehat.
Baca juga: Demokrat Jelaskan Maksud Cuitan Anissa Pohan Soal Rencana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin
Bahkan, kata Fadli Zon, sejumlah negara sudah menerapkan jalan khusus bagi para pesepeda itu.
"Menurut saya jalur khusus sepeda di Jakarta sudah bagus, jangan dibongkar."
"Ini sebuah infrastruktur hidup sehat n di banyak negara sudah banyak juga diterapkan, baik sebagai transportasi alternatif maupun olahraga," tulisnya.
Diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyetujui permintaan pimpinan Komisi III DPR RI untuk mengkaji ulang, bahkan membongkar jalan pesepeda di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta.
Dikhawatirkan, jalan pesepeda ini akan menimbulkan diskriminasi di tengah masyarakat.
Maka dari itu, Listyo Sigit menyebut pihaknya akan segera melakukan studi banding ke negara lain soal pengaturan jalan bagi pesepeda ini yang tepat.
Hal itu diungkapkan Kapolri saat rapat kerja bersama jajaran Komisi III DPR RI, Rabu (16/5/2021).
"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) permanen yang dibongkar saja."
"Kami akan studi banding ke beberapa negara yang terdekat kita," ucap Kapolri, dalam rapat yang disiarkan secara langsung di YouTube DPR RI.
Baca juga: Jalur Sepeda Rp 28 Miliar di DKI Mau Dibongkar, Djarot: Mubazir Dong, Sayang Gede Duitnya
Terkait hal itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga pemerintah daerah.