TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta agar sisa biaya tak terduga (BTT) APBD Tahun 2021 sebesar Rp84,76 miliar, agar dipergunakan mempercepat vaksinasi warga.

Anggaran tersebut dinilai perlu guna meredam angka penularan Covid-19 yang masih tinggi. Mengingat berdasarkan data hingga 22 Juni 2021, jumlah warga yang menerima dosis kedua vaksin baru mencapai 21,5 persen atau 1,89 juta dari target 8,8 juta jiwa.

"Komisi C sepakat (sisa BTT) untuk penanganan vaksin agar masyarakat Jakarta secara maksimal bisa tervaksin semua. Kalau itu sudah selesai, barulah kita konsen ke lainnya," ujar Sekretaris Komisi C Yusuf, Kamis (24/6/2021).

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri akan mempertimbangkannya.

Baca juga: Pemprov DKI Putuskan Angkut Jenazah Covid-19 Pakai Truk Bukan Ambulans, Ini Alasannya

Sebab Pemprov DKI sejauh ini disebut sudah menganggarkan kegiatan belanja kesehatan sebesar 8 persen dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya ada alokasi biaya vaksinasi.

Edi menjelaskan BTT APBD tahun 2021 dialokasikan Rp2,13 triliun. Anggaran tersebut terpakai untuk program kegiatan belanja SKPD sebesar Rp1,94 triliun dan kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp48,54 miliar.

Kemudian ada pengajuan permohonan pencairan ke Inspektorat sebesar Rp53 miliar untuk rencana penambahan kegiatan penanganan Covid-19. Sehingga dana yang belum terpakai Rp84,76 miliar.

"Jadi sisanya dari yang telah terpakai itu sebenarnya ada Rp137,76 miliar. Tapi saat ini kita sudah mengajukan permohonan pencairan ke Inspektorat Rp 53 miliar lagi untuk rencana penambahan kegiatan penanganan Covid," jelas dia.