Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Lurah Pancoran Mas Depok Dibebastugaskan Karena Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Lurah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Suganda dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lurah Pancoran Mas Depok Dibebastugaskan Karena Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat
Tribun Jakarta
Petugas Satpol PP menyegel rumah Lurah Pancoran Mas karena melanggar aturan PPKM Darurat dengan menggelar hajatan dihadiri lebih dari 30 orang dan berkerumun, Sabtu (3/7/2021). (ISTIMEWA) 

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK -  Lurah Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Suganda dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sanksi itu diberikan kepada Suganda karena terbukti bersalah menggelar pesta pernikahan di rumahnya pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, Sabtu 3 Juli 2021 lalu.

Pemerintah Kota Depok melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok menjatuhkan sanksi tegas kepada Suganda.

Sanksi tersebut sesuai dengan surat keputusan (SK) Wali Kota Depok Nomor 862/KEP-1721/BKPSDM/2021 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan atas nama saudara S.

Baca juga: Polisi Tidak Tahan Lurah di Depok yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat

Dalam keterangan resmi Pemkot Depok, Suganda diduga telah melanggar aturan PPKM Darurat saat menggelar resepsi pernikahan di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang berlangsung pada Sabtu (3/7/2021) lalu.

"Hari ini telah diserahkan Surat Keputusan Wali Kota Depok nomor 862/KEP-1721/BKPSDM/2021 yang diterbitkan tanggal 8 Juli 2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan atas nama Saudara S. SK tersebut sudah diterima langsung oleh yang bersangkutan," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Supian Suri dalam keterangan resminya, Jumat (9/7/2021)

Keputusan tersebut dikatakan Supian sudah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dimulai dari permintaan keterangan oleh BKPSDM dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus oleh tim Pemeriksaan Khusus (Riksus), yang diketuai oleh Inspektur Pembantu Wilayah II.

Hasil pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Depok, Firmanudin, SE, Ak, yang merekomendasikan jenis hukuman yang akan diberikan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan.

"Wali Kota Depok, Mohammad Idris selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan hukuman disiplin melalui Keputusan Wali Kota No. 862/Kep-1721/BKPSDM/2021," paparnya.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas