TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di ibu kota telah mendapatkan hasilnya.

Berdasarkan data dari 4,2 juta warga ber-KTP DKI yang sudah divaksin minimal dosis pertama, hanya 2,3 persennya yang tetap terinfeksi Covid-19.

Jumlah ini, kata Anies, terbilang sangat kecil.

"Kenyataannya, vaksin amat mengurangi risiko keparahan dan risiko kematian. Dari 4,2 juta orang ber-KTP DKI Jakarta yang sudah divaksin minimal dosis pertama, hanya 2,3 persen yang tetap terinfeksi. Angkanya kecil sekali," kata Anies dalam unggahan video di kanal Youtube Pemprov DKI, Sabtu (31/7/2021).

Bahkan lanjut Anies, mayoritas dari mereka yang kembali terinfeksi tersebut tidak bergejala atau hanya gejala ringan.

Baca juga: Mahfud MD: Banyak Hoaks Beredar soal Covid-19, Ada yang Bilang Corona Konspirasi Orang Kafir

Kemudian tingkat kematian kasus Covid-19 terhadap mereka yang sudah divaksin juga dilaporkan lebih rendah ketimbang yang belum divaksin.

Hanya 0,013 persen dari 4,2 juta orang yang sudah divaksin, yang meninggal dunia usai kembali terpapar Covid-19.

Dengan kata lain rerata hanya 13 kasus per 100 ribu penduduk yang meninggal dunia karena infeksi Covid-19.

"Kalau kita lihat dibanding dengan yang belum vaksin, yang sudah divaksin itu case fatality rate atau tingkat kematian kasusnya menurun sampai kurang dari 1 per 3 dibanding mereka yang belum divaksin," kata Anies.

"Artinya, temuan riset medis kita tahu, dan data di Jakarta, menunjukkan bahwa mereka yang sudah divaksin, risikonya terbukti di lapangan jauh lebih kecil daripada mereka yang belum divaksin," tegasnya.

Atas laporan data ini, Anies menyatakan bahwa mereka yang sudah divaksin punya risiko kematian dan tingkat keparahan lebih rendah dibanding mereka yang belum vaksin.

"Datanya tadi menunjukkan bahwa yang sudah vaksin, risiko kematiannya menurun, risiko gejala beratnya menurun," jelas Anies.

Vaksinasi di DKI Capai Target Lebih Cepat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan target vaksinasi yang diberikan Presiden Joko Widodo telah tercapai pada 31 Juli 2021.