Membandingkan Anggaran Pengadaan Seragam Anggota DPRD Kota Tangerang Vs Baju Dinas Wali Kota Bogor
Anggaran pengadaan seragam jadi sorotan setelah ramai di publik soal seragam DPRD Kota Tangerang, bagaimana anggaran di daerah lain ?
Penulis: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Baru-baru ini publik diramaikan soal pakaian dinas Anggota DPRD Kota Tangerang berbahan kain brand Louis Vuitton.
Tidak tangggung-tanggung angka pengadaanya pun terbilang fantastis, berkisar Rp 675 juta.
Hal ini tentunya mendapat reaksi dari publik termasuk artis dan komika tanah air.
Terkini dari hasil rapat, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menegaskan pengadaan itu resmi dibatalkan.
Lantas bagaimana dengan pengadaan baji dinas di tempat lain ?
Apakah nominalnya juga diatas ratusan juta ?
Selama 8 Bulan, Pemkot Bogor Habiskan Rp 293 Juta untuk Beli Baju Dinas Bima Arya dan Wakilnya
Baru-baru ini publik diramaikan soal pakaian dinas Anggota DPRD Kota Tangerang berbahan kain brand Louis Vuitton.
Ya, seperti diketahui setiap daerah memiliki anggaran sendiri untuk belanja pakaian dinas Anggota DPRD, kepala daerah dan pegawai di lingkungan pemerintah.
Biasanya anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dinas, pejabat bahkan daerah itu sendiri.
Baca juga: Ujung Kasus Penyuntikan Vaksin Kosong: Perawat EO Lolos Pidana Penjara dan Sanksi Kode Etik
Di Kota Bogor Sekretariat Daerah Kota Bogor sudah dua kali belanja pakaian dinas untuk Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Pengadaan pakaian dinas Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah dilaksanakan selama dua kali melalui penunjukan langsung.
Dari data yang ada di LPSE Kota Bogor belanja pakaian dinas kepala daerah (Kdh) sekitar Rp172 juta itu dilaksanakan pada bulan April.
Kemudian selang beberapa bulan ini kembali dilakukan pengadaan pakaian dinas untuk kepala daerah (Kdh) Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wakil kepalda daerah (Wkdh) Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Namun jumlahnya jauh lebih kecil hanya sekitar Rp 121 juta.
Sehingga, jika di total belanja baju dinas Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota ini mencapai Rp 293 juta dalam waktu 8 bulan.
Baca juga: Alasan Dibalik Seragam Baru DPRD Kota Tangerang hingga Sindiran para Artis dan Komika
Jika dilihat dari Anggaran pakaian dinas kepala daerah (Kdh) dan wakil kepala daerah (Wkdh) Kota Bogor mencapai Rp 322 juta.
Anggaran tersebut berdasarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2021.
Dalam rincian APBD disebutkan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah mencapai Rp322.592.534.
Dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bogor
Saat dikonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah membenarkan adanya rincian APBD tersebut.
"Iya betul," katanya.
Baca juga: Tersinggung Disebut Anak Kemarin Sore, Pemuda di Megamendung Hajar Temannya hingga Tewas
Syarifah mengatakan bahwa anggaran pakaian kepala daerah dan wakil kepala daerah tak hanya dianggarkan tahun ini dan dianggarkan juga oleh setiap kabupaten kota yang disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
"Jadi tidak hanya tahun ini, dan dianggarkan oleh seluruh daerah kab/kota sesuai kode rekeningnya yang disediakan dlm ketentuan mendagri nya," katanya
Anggaran Belanja Baju Wali Kota Bima Arya dan Dedie A Rachim Tembus Rp 322 Juta Dalam Setahun
Anggaran pakaian dinas kepala daerah (Kdh) dan wakil kepala daerah (Wkdh) Kota Bogor mencapai Rp 322juta.
Anggaran tersebut berdasarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun anggaran 2021.
Dalam rincian APBD disebutkan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mencapai Rp322.592.534 dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bogor
Saat dikonfirmasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah membenarkan adanya rincian APBD tersebut.
"Iya betul," katanya.
Syarifah mengatakan bahwa anggaran pakaian kepala daerah dan wakil kepala daerah tak hanya dianggarkan tahun ini dan dianggarkan juga oleh setiap kabupaten kota yang disesuaikan dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
"Jadi tidak hanya tahun ini, dan dianggarkan oleh seluruh daerah kab/kota sesuai kode rekeningnya yang disediakan dlm ketentuan mendagri nya," katanya.
Sementara itu dari data yang dihimpun TribunnewsBogor.com dari website LPSE Kota Bogor pengadaan baju dinas Kdh sudah dilakukan selama dua kali dan Wkdh satu kali.
Pada April 2021 pengadaan Kdh sebesar Rp 172.260.000 dan di Bulan Agustus ini pengadaan pakaian dinas Kdh dan Wkdh Rp 121.560.000.
Saat ditanya mengenai pengadaan baju dinas tersebut diadakan dalam satu kali pengadaan atau sesuai kebutuhan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor Syarifah menjelaskan tidak mengetahui pasti rincian dan teknis pengadaan baju dinas tersebut dalam satu tahun ini.
Karena kata Syarifah anggaran tersebut diajukan dari Bagian Umum Setda Kota Bogor yang mengetahui detailnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi dan dihubungi TribunnewsBogor.com melalui Bagian Umum Setda Kota Bogor belum memberikan jawaban.
Lapang Dada, Anggota DPRD Kota Tangerang Terima Batalnya Pengadaan Seragam Baru Rp 675 Juta
Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, masyarakat digegerkan dengan pengadaan seragam baru anggota DPRD Kota Tangerang.
Angka pengadaanya pun terbilang fantastis, berkisar Rp 675 juta.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menjelaskan mengenai babak baru soal polemik ini.
Pengadaan Seragam Baru Dibatalkan
Gatot Wibowo memimpin rapat dengan pihak terkait guna membahas pengadaan seragam baru itu.
"Hari ini kami rapat, hasilnya saya membatalkan mengenai pengadaan seragam baru yang nilainya cukup besar tersebut," ujar Gatot kepada Wartakotalive.com, Selasa (10/8/2021).
Ia menjelaskan semua anggota telah menerima keputusan ini.
Terlebih dalam kondisi sulit pandemi Covid-19 saat ini.
"Intinya hari ini sudah clear, dibatalkan," ucapnya.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi rakyat.
"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," papar Gatot.
Pengadaan Rp 675 juta untuk Seragam Baru Anggota DPRD Tangerang Jadi Buah Bibir
Kejadian tersebut sempat menjadi buah bibir di khalayak publik.
Dalam laman resmi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang di http:lpse.tangerangkota.go.id tercantum anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp. 675 juta.
Jumlah yang tertera dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp. 312 juta.
Hal itu menuai protes keras terutama bagi warga Kota Tangerang.
"Kami mengerti tentang keadaan saat ini, makanya langsung saya batalkan," kata Gatot.
Baca juga: Awalnya Sopir Taksi Online, Cil Banting Stir Jadi Kurir Narkoba, Sebulan Terima 6 Kali Orderan
Berikut sejumlah fakta anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang:
Berbahan Louis Vuitton
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) menyatakan, ada empat merek pakaian yang rencananya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo berujar bahwa satu di antara lini busana ternama, Louis Vuitton, bakal menjadi bahan pakaian dinas anggota Dewan.
"Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH," papar Hadi dalam rekaman suara, Senin (9/8/2021).
Rencananya, pakaian dinas harian (PDH) setiap anggota DPRD Kota Tangerang itu bakal dibuat dua setel.
Sementara itu, tiga pakaian lainnya diketahui bakal menggunakan bahan dari lini busana Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Hadi berujar, empat merek lini busana tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.
Setelah melakukan tes, PPK menyerahkan hasilnya ke Pokja ULP.
Baca juga: Alami Gejala Covid-19 lalu Dirawat 9 Hari di RS, Napi Lapas Tulungagung Meninggal Dunia
Hadi menuturkan, pihaknya hanya mengevaluasi hasil lab tersebut, sesuai atau tidak dengan keigininan PPK.
Setelah dirasa sesuai, Pokja ULP bakal mencari penyedia bahan melalui proses lelang.
Terdapat empat peserta tender saat proses lelang sebelum akhirnya ditentukan pemenangnya, yakni CV Adhi Prima Sentosa. Kemudian, lanjut Hadi, pihaknya menyerahkan hasil tender itu ke tim PPK.
Pengakuan Pokja ULP
Hadi mengaku tak mengetahui persoalan anggaran pengadaan bahan pakaian yang meningkat tersebut.
Menurut dia, pihak yang lebih mengetahui soal kenaikan anggaran bahan pakaian itu adalah tim PPK.
Meski demikian, Hadi berujar, kenaikan anggaran disebabkan peningkatan volume atau jumlah pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021.
Tak hanya itu, Hadi mengaku tidak mengetahui soal anggaran menjahit pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang mencapai Rp 600 juta. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/Wartakotalive.com/TribunnewsBogor.com)
