Pengamat: Tak Ada yang Menonjol, Menteri-menteri Jokowi yang dari Parpol Prestasinya Datar
Kinerja para menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dinilai masih tergolong biasa saja alias belum menonjol.
Editor: Choirul Arifin
Laporan Reporter Kontan, Ratih Waseso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja para menteri di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang berasal dari partai politik (parpol) masih tergolong biasa saja alias belum menonjol.
"Kinerjanya masih biasa-biasa saja. Masih standar. Belum sesuai harapan rakyat. Kerjanya masih rata-rata. Jadi belum ada yang menonjol," ujar pengamat politik Ujang Komarudin kepada Kontan.co.id, Minggu (19/9/2021).
Ujang menerangkan, porsi menteri dari lingkup parpol akan lebih banyak ketimbang non parpol. Hal tersebut lantaran, terkait dengan akomodasi politik partai-partai koalisi gemuk pemerintah.
"Soal komposisinya bisa 60 persen," imbuhnya.
Ujang mengingatkan, bagi para menteri dari parpol maupun non parpol sangat diharapkan dapat mengemban tugas dengan baik dan jauh dari korupsi.
Baca juga: PKB: PAN Jangan Tekan dan Paksa Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet
Bagi menteri dari partai politik diharapkan jangan sampai bekerja untuk kepentingan pribadi dan partainya. "Tapi bekerjalah untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," jelasnya.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Pengamat Prediksi Tokoh PAN yang Berpeluang Dapat Kursi Menteri
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di bawah komando Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berusaha membangun sinergi dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan PP 17/2017 tentang Proses Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.
"Dengan PP tersebut, Bappenas membuka forum trilateral antara Bappenas, kementerian teknis dan kementerian keuangan," ujarnya.
Kemudian dalam hal dana alokasi khusus (DAK), Bappenas juga dinilai memperkenalkan pendekatan tematik holistik, sehingga DAK dinilai Hendrawan lebih dapat dirasakan dampaknya.
Demikian juga untuk dana-dana transfer ke daerah dan desa (TKDD), Bappenas juga sedang membangun upaya untuk mensinkronkan aspirasi anggota dewan dengan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dengan demikian anggota dewan ikut melakukan kontrol terhadap realisasi aspirasi masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
Sebagai informasi Menteri PPN / Kepala Bappenas memiliki latar belakang sebagai politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Pengamat politik ini menilai kinerja menteri asal partai politik biasa-biasa saja
