Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan penggunaan anggaran APBD untuk pelaksanaan ajang balap Formula E di ibu kota.

Menurut Anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra, jika gelaran Formula E memang menguntungkan, seharusnya sumber anggaran berasal dari pihak swasta.

"Sebenarnya yang paling penting, kalau memang kegiatan ini menguntungkan, sebenarnya harusnya diserahkan saja ke pihak swasta. Jangan menggunakan APBD," kata Anggara dalam diskusi daring 'Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?', Jumat (1/10/2021).

Terlebih kata Anggara, berdasarkan riwayat pelaksanaan Formula E selama 8 tahun di 24 kota di dunia, hanya Kota Montreal di Kanada dan DKI Jakarta, Indonesia yang menggunakan dana publik.

Sisanya, 22 penyelenggaraan Formula E di dunia memakai pembiayaan swasta.

Baca juga: Protes saat Rapat Paripurna soal Pelaksanaan Formula E, Tina Toon: Balapan Nggak Bikin Kenyang

"Mengingat apa? karena dari 24 kota penyelenggaraan selama 8 tahun Formula E berjalan, yang menggunakan dana publik itu hanya Montreal tahun 2017, dan DKI Jakarta yang akan melaksanakannya menggunakan dana publik. Di luar dari itu semuanya pakai pembiayaan swasta," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai esensi penggunaan dana APBD semestinya bijaksana dibelanjakan untuk kepentingan dasar warga. Bukan justru dipakai untuk ajang Formula E yang sifatnya festival.

"Kalau pembiayaan swasta kita support support aja kok. Tapi karena kita melihat bahwa ada esensi APBD ini harus bijaksana dibelanjakan untuk kepentingan dasar warga, makanya kami mempertanyakan itu. Kami tidak ingin menggagalkan, tapi kita mempertanyakan itu," ujar Anggara.