Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menegaskan bahwa kegiatan ajang balap mobil listrik Formula E tak masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) milik Gubernur Anies Baswedan.

Terlebih kata Anggara, ternyata terdapat fakta bahwa Pemprov DKI gagal membayar pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai sebesar Rp 160 miliar pada tahun 2019.

Tapi anehnya, di tahun yang sama, Pemprov DKI mampu membayar commitment fee yang besarannya mencapai dua kali lipat dari anggaran pembebasan lahan, yakni Rp 360 miliar.

Hal ini diungkap oleh Anggara dalam diskusi daring 'Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?', Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Gerindra: PSI dan PDIP Ajukan Interpelasi ke Anies Karena Ingin Gagalkan Formula E

"Faktanya, Pemprov DKI gagal membayar pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Rp 160 miliar, tapi di tahun yang sama juga, kita sedang membayar commitment fee di akhir tahun 2019 Rp 360 miliar," terang Anggara.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga mengungkap bahwa anggaran revitalisasi GOR dan lapangan turut jadi korban atas ambisi pelaksanaan Formula E, meski program revitalisasi GOR dan lapangan masuk dalam target capaian di RPJMD.

"Banyak anggaran revitalisasi GOR dan lapangan itu harus dikalahkan dengan kegiatan ini (Formula E). Padahal revitalisasi GOR itu ada target capaian jelasnya di RPJMD," ungkapnya.