Pinjol Ilegal di Jakut Ancam Sebar Konten Pornografi, Digerebek Semalam, Pelaku Kebanyakan WFH
pinjol ilegal di kelapa gading mengancam dan mengirimkan gambar-gambar tidak benar atau pornografi kepada nasabah
Editor: Sanusi
“Ini WFH karena kemarin banyak ditangkep?,” tanya Auliansyah.
“Nggak pak, karena kemarin kan masih ppkm,” jawab karyawan itu.
Sebagian karyawan diketahui bekerja dengan sistem work from home (WFH) sehingga saat penggerebekan kantor sepi.
Padahal total ada 78 karyawan di kantor pinjol ilegal tersebut.
“Jadi mereka melakukan pekerjaan di rumah masing-masing dan fasilitasnya disiapkan manajemen, seperti modem dan lainnya,” urainya.
Menurut Auliansyah, diduga manajemen pinjol ilegal ini sengaja memberlakukan WFH karena merasa terancam aksi polisi yang belakangan gencar menggerebek praktik pinjol ilegal.
"Jadi menurut saya karena kemarin kita melakukan penggerebekan di beberapa tempat, makanya mereka memutuskan untuk WFH," sambungnya.
Tetap Dipanggil Meski WFH
Karyawan kantor pinjaman online (pinjol) ilegal yang berada di Ruko Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada saat penggerebekan kebanyakan work from home (WFH).
Menanggapi hal itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis memastikan mereka akan tetap memanggil para karyawan tersebut.
“Data itu ada pada kita sekarang. Semua ini tidak akan bisa ke mana-mana, kita akan tetap melakukan pemanggilan terhadap mereka,” ujar Auliansyah, di lokasi, Senin (18/10/2021) malam.
Setelah adanya penggerebakan kantor pinjol yang sudah beroperasi tiga tahun itu maka mereka tidak boleh lagi melakukan penagihan khususnya dengan cara-cara kasar dan tidak senonoh.
“Sampai saat ini tidak ada lagi yang melakukan penagihan. Kita terus memantau dan kita akan cari mereka ini, kalau mereka tidak kooperatif, tidak datang, ya berarti kita akan ambil,” tegasnya.
Khususnya karyawan yang bertugas menjadi debt collector atau bagian penagihan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.