TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tantangan Presiden Jokowi pada pembalap Sean Gelael mengikuti Formula E di Jakarta Juni 2022 mendatang diatafsirkan sebagai sinyal dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies.

Meski begitu Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyatakan tetap akan menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Sebab, Gubernur Anies dinilai menabrak aturan khususnya soal penggunaan anggaran APBD demi memuaskan hasrat menggelar Formula E.

Baca juga: Anies Acungkan Jempol saat Dicecar Progres Formula E yang Penentuan Lokasi Sirkuitnya Terus Molor

"Kami perlu ingatkan tidak boleh seorang kepala daerah membuat program yang melampaui masa jabatan," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

"Sementara gelaran Formula E kan tidak hanya sekali di 2022, tapi berkelanjutan," sambungnya.

Sebagai informasi, masa jabatan Gubernur Anies Baswedan bakal berakhir Oktober 2022 mendatang.

Sedangkan, kontrak penyelenggaraan Formula E yang disepakati Pemprov DKI dengan FEO hingga 2024.

"Ini kan berkaitan dengan APBD yang digelontorkan untuk Formula E," ujarnya saat dihubungi TribunJakarta.com.

Baca juga: PDIP Respons Penetapan Lokasi Sirkuit Formula E yang Terus Molor

Tak hanya itu, Pemprov DKI hingga kini juga memberikan kajian ulang soal kelayakan penyelenggaraan Formula E yang diminta DPRD.

Kajian ulang kelayakan ini sebelumnya juga menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI.

Belum lagi situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.

"Kami cuma bicara masalah aturan di DKI. Tugas kami meluruskan bahwa ada situasi pandemi. Tahun depan juga kita enggak tahu kondisi kayak apa," tuturnya.

Dibandingkan menggelar Formula E, Gembong meminta Anies fokus dalam pemulihan beberapa sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"2022 itu sifatnya tahun pemulihan," kata Gembong.

Untuk itu, Gembong menegaskan pentingnya interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan ini digulirkan.

Hal ini sekaligus membantah pernyataan Penasehat Fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang menyebut usulan interpelasi tidak relevan lagi.

"Jangan buat kesimpulan sendiri, jangan ada statement interpelasi tidak relevan. Mau lanjut atau tidak itu keputusannya di paripurna," ucapnya.

Baca juga: Polisi Jelaskan Aksi Nekat Pemotor Terobos Jalan Tol Cikupa ke Karawang hingga Motornya Ditahan 

Sebelumnya, Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut, usulan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E sudah tidak relevan lagi.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo disebut-sebut sudah memberikan sinyal positif dengan menantang pembalap Sean Gelael ikut ajang balap mobil bertenaga listrik tersebut.

"Saya kira (interpelasi) enggak (relevan) yah. Kan kemarin pak presiden sudah menantang Sean Gelael," ujarnya.

Politisi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini pun menyebut, tantangan terhadap Sean Gelael ini merupakan bukti dukungan Jokowi terhadap rencana Gubernur Anies Baswedan.

"Dengan menantang itu kan berarti menyetujui adanya program itu," ujarnya di gedung DPRD DKI.

Baca juga: Polda Riau Lumpuhkan Mafia Illegal Logging Komplotan Anak Jenderal di Bengkalis, Sita 10 Ton Kayu

Dengan menggelar Formula E, Taufik bilang, citra Indonesia di mata dunia internasional bakal terus meningkat.

Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan diri berhasil bangkit dari pandemi Covid-19 yang sudah melanda sejak 2020 lalu.

"Saya kira negara ini sudah punya berbagai kegiatan internasional ya," kata Taufik.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul PDIP Ngotot Interpelasi Meski Muncul Sinyal Jokowi Dukung Formula E: Anies Tabrak Aturan,