TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tantangan Presiden Jokowi pada pembalap Sean Gelael mengikuti Formula E di Jakarta Juni 2022 mendatang diatafsirkan sebagai sinyal dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies.

Meski begitu Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyatakan tetap akan menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Sebab, Gubernur Anies dinilai menabrak aturan khususnya soal penggunaan anggaran APBD demi memuaskan hasrat menggelar Formula E.

Baca juga: Anies Acungkan Jempol saat Dicecar Progres Formula E yang Penentuan Lokasi Sirkuitnya Terus Molor

"Kami perlu ingatkan tidak boleh seorang kepala daerah membuat program yang melampaui masa jabatan," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

"Sementara gelaran Formula E kan tidak hanya sekali di 2022, tapi berkelanjutan," sambungnya.

Sebagai informasi, masa jabatan Gubernur Anies Baswedan bakal berakhir Oktober 2022 mendatang.

Sedangkan, kontrak penyelenggaraan Formula E yang disepakati Pemprov DKI dengan FEO hingga 2024.

"Ini kan berkaitan dengan APBD yang digelontorkan untuk Formula E," ujarnya saat dihubungi TribunJakarta.com.

Baca juga: PDIP Respons Penetapan Lokasi Sirkuit Formula E yang Terus Molor

Tak hanya itu, Pemprov DKI hingga kini juga memberikan kajian ulang soal kelayakan penyelenggaraan Formula E yang diminta DPRD.

Kajian ulang kelayakan ini sebelumnya juga menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov DKI.

Belum lagi situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir.

"Kami cuma bicara masalah aturan di DKI. Tugas kami meluruskan bahwa ada situasi pandemi. Tahun depan juga kita enggak tahu kondisi kayak apa," tuturnya.

Dibandingkan menggelar Formula E, Gembong meminta Anies fokus dalam pemulihan beberapa sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"2022 itu sifatnya tahun pemulihan," kata Gembong.