PSI Minta Pemprov DKI Cari Akar Penyebab Robohnya Gedung SMAN 96
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI segera usut akar penyebab robohnya bangunan SMAN 96 Cengkareng yang sedang direhab.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta minta Pemprov DKI segera usut akar penyebab robohnya bangunan SMAN 96 Cengkareng yang sedang direhab.
Ketua Fraksi PSI di DPRD, Idris Ahmad mengatakan Pemprov semestinya mengawasi ketat perencanaan rehab bangunan yang dilakukan para pemenang tender maupun konsultan.
Apalagi pemenang tender PT Adhi Karya, dan PT Penta Rekayasa sebagai konsultan perencana, juga ditunjuk untuk merehab 5 gedung sekolah lainnya dengan nilai kontrak Rp115 miliar.
Terlebih Sudin Gulkarmat Jakarta Barat sendiri sempat menyatakan bahwa robohnya gedung SMAN 96 karena kesalahan konstruksi.
"Sudin Gulkarmat Jakarta Barat kemarin menyampaikan dugaan bahwa robohnya gedung sekolah ini disebabkan oleh kesalahan konstruksi. Bila ternyata benar, ini berarti bahwa kualitas perencanaan rehab gedung sekolah ini belum matang," kata Idris dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).
Baca juga: 4 Pekerja yang Tertimpa Bangunan SMA 96 yang Roboh di Cengkareng Sudah Dipulangkan
"Padahal menurut dokumen lelang, mereka akan melakukan rehab ke 5 gedung sekolah lainnya, yang kontraknya senilai Rp 115 miliar," sambungnya.
PSI pun meminta peristiwa robohnya SMAN 96 jadi tanggung jawab sepenuhnya kontraktor dan konsultan perencana.
Idris mewanti - wanti Pemprov DKI agar kasus SMKN 24 Bambu Apus tak terulang lagi di SMAN 96 maupun sekolah yang direncanakan direhab.
Di mana pada 2018 gedung sekolah direnovasi total dengan anggaran miliaran rupiah, namun pada 2020 atap bangunan roboh karena indikasi kesalahan konstruksi.
"Untuk itu, kami juga menghimbau kontraktor dan konsultan perencana bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pengerjaan rehab, karena ini menyangkut nyawa siswa didik," tegas Idris.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.