Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa buruh yang tergabung dari sejumlah federasi serikat buruh turut menggeruduk Balai Kota DKI.

Massa memenuhi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang long march dari Patung Kuda menuju Balai Kota DKI.

Mereka menyuarakan kekecewaan mereka terkait kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI yang hanya sekitar 0,8 persen atau Rp37 ribu.

Pasalnya hal ini bertolak belakang dengan tuntutan mereka yang menginginkan kenaikan UMP DKI sebesar 10 persen.

Imbasnya, massa buruh menutupi badan jalan di depan kantor Gubernur Anies Baswedan dan membuat akses di Jalan Medan Merdeka Selatan terhambat.

Kendaraan tak bisa melintas lantaran tertutup oleh mobil komando

Pantauan Wartawan TribunJakarta.com sekitar pukul 11.06 WIB, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang mengenakan seragam merah masih berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda.

Bahkan situasi sempat memanas lantaran massa buruh ingin menerobos kawat berduri menggunakan mobil buruh.

Baca juga: Momen Anies Duduk Bareng Buruh yang Geruduk Kantornya hingga Diteriaki Hidup Presiden Indonesia

Mesin mobil buruh meraung-raung hendak menabrak pagar berduri.

Aparat kepolisian meminta massa buruh untuk tidak melakukan aksi itu.

Orator pun saling beradu mulut dengan anggota polisi di lapangan.

"Ada aturan, anda tidak perlu teriak-teriak. Silahkan kalau mau perwakilan bicara ke sini," ujar salah satu polisi kepada orator.

Orator buruh mengatakan bahwa perdebatan terjadi lantaran polisi menyelak di saat ia sedang berorasi.

Namun, akhirnya situasi kembali mendingin dan massa buruh kembali melakukan aksi.

Massa buruh menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntutan dalam aksi buruh tersebut.

Pertama, KSPSI sebagai konfederasi buruh di Indonesia menolak formula penetapan upah minimum dengan menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

Menurutnya, beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dengan begitu, belum tepat jika penetapan upah menggunakan aturan turunannya.

Kedua, KSPSI meminta MK mengumumkan keputusan formil uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil. 

"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegas Andi Gani.

Baca juga: Aksi Buruh Geser ke Balai Kota DKI, Anies Diminta Berani Keluar Aturan PP 36/2021 tentang Pengupahan

Permintaan itu bertepatan dengan pelaksanaan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan upah minimum.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Massa tak ditemui Anies

Pantauan TribunJakarta.com, mulai pukul 14.00 WIB, akses Jalan Medan Merdeka Selatan mulai bisa dilalui kembali kendaraan.

Mobil komando dan massa buruh mulai meninggalkan Balai Kota, setelah setengah jam buruh melakukan orasi sebagai bentuk kekecewaan mereka terkait Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI yang tak sesuai dengan tuntutan buruh sebesar 10 persen.

"Ayo baik kawan-kawan mari kita meninggalkan Balai Kota. Kita bergerak untuk balik kanan, sekali lagi kita bergerak untuk balik kanan," ujar buruh dari satu diantara mobil komando.

Anies diteriaki presiden

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk bareng buruh yang geruduk kantornya di Balai Kota, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang ditolak massa Aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/11/2021) kemarin.

Dilansir dari TribunJakarta.com, demi menjelaskan sederet program yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Anies tak sungkan ikut duduk bareng ribuan buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan jawabannya di depan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Dirinya menjelaskan kenaikan UMP regulasinya tetap diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Di mana pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP 2022 yakni sebesar 1,09%.

Sehingga tugas Pemprov DKI yakni membantu dengan mengurangi pengeluaran buruh dari program yang diberikan.

"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP tuh ngatur pendapatan. Maka di situ diatur ketentuannya dari kementerian tenaga kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," katanya di Balai Kota DKI.

Terkait pernyataan tersebut, Anies menjabarkan dua hal yang ia soroti, yakni meningkatkan kesejahteraan buruh dan menurunkan biaya hidup dengan hadirnya sejumlah program dari Pemprov DKI.

Sebagai contoh, guna memangkas biaya transportasi Pemprov menghadirkan transportasi gratis bagi warga Jakarta.

"Kedua pangan murah. Kalau beli di pasar biasa harganya mahal tapi kalau beli mengikuti program kita apalagi di asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana Pasar Jaya mengirimkan. Para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dengan harga yang lebih mahal," tandasnya.

Setelah menyampaikan beberapa patah kata, Anies mengajak para buruh menyanyikan lagu Padamu Negeri.

"Sebelum kita akhiri kita nyanyikan Lagu Bagimu Negeri. Yuk berdiri semua," ujar Anies di lokasi, Kamis (18/11/2021).

Baca juga: Protes Kenaikan Upah Minimum Hanya 1,09 Persen, Buruh Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional Bulan Desember

Tak berselang lama, satu di antara massa buruh berteriak "Hidup Presiden Indonesia".

Tak sampai di situ, teriakan kembali terdengar setelah lagu selesai dinyanyikan.

"Anies Presiden," ucap buruh.

"Hidup Presiden Buruh Indonesia," sahut buruh dari mobil komando.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Massa Buruh Mulai Tinggalkan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan Bisa Dilalui Kendaraan