TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons ancaman demo kelompok buruh secara berjilid.

Ini sebagai imbas rendahnya kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022, yakni 0,8 persen atau Rp 37 ribu atau jauh dari usulan buruh sebesar 10 persen.

Orang nomor dua di DKI itu meyakinkan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan perhatian dan solusi terbaik untuk buruh soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

"Tentu saja kami sedang mencari terobosan-terobosan untuk dapat meningkatkan (kesejahteraan). Kami sedang mencari solusi dengan pemerintah pusat, karena penentuan UMP itu ada formula dan rumusannya, bukan kami yang menyusun, kami akan memasukan angka-angka inflasi dan sebagainya. Tapi, mohon bersabar kita sedang terus mencarikan solusinya yang terbaik," kata Ahmad Riza Patria, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Diperas Ketua LSM Tamperak, Anggota Polsek Menteng Terpaksa Pinjam Uang Istri Rp 50 Juta 

Baca juga: Tambah 2 Tersangka Baru, Total Kasus Bentrokan Ormas di Pasar Lembang Tangerang Ada 4 Orang

Baca juga: Peras Polisi Rp 2,5 Miliar untuk Seragam LSM, Ternyata Uangnya Buat Beli Mesin Cuci dan Bayar Utang 

Wagub dari Partai Gerindra yang akrab disapa Ariza ini kembali mengatakan pihaknya memutuskan kenaikan UMP hanya 0,8 persen tersebut mengikuti regulasi penentuan UMP dari pemerintah pusat.

Regulasi yang dimaksud yakni, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, turunan Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

"Terkait buruh ini kan adanya regulasi ya, kewenangan regulasi bukan di Pemprov ada aturan Undang-undang Cipta Kerja. Namun, demikian kami akan terus memberikan perhatian mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh, kepentingan pengusaha, kepentingan pemerintah dan kepentingan seluruh warga ya," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Buruh Ancam Demo Berjilid, Wagub DKI Janji Cari Solusi Terbaik soal UMP,