Program Anies yang Jadi Sorotan Jelang Pensiun, PDIP DKI: 4 Tahun Cuma Berdebat Istilah Normalisasi
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono, menyoroti sederet program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono, menyoroti sederet program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat tidak berjalan optimal.
Pasalnya, jelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur, Anies Baswedan gencar menarik simpati.
Belakangan yang membuat heboh adalah menaikkan UMP DKI 5,1 persen.
Kebijakan yang tak patuh pada pemerintah pusat itu pun langsung disanjung kalangan buruh, nama Anies langsung harum.
Gembong menyinggung mangkraknya program normalisasi sungai yang dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Menurutnya, Anies Baswedan minim eksekusi dalam menjalankan program pengendalian banjir ini.
"Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, berdebat soal istilah, mau normalisasi atau naturalisasi. Tapi, apapun itu, dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," kata Gembong saat konpers catatan kritis akhir tahun Fraksi PDIP terhadap kinerja Gubernur Anies yang diselenggarakan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).
Bahkan Gembong menyebut, program normalisasi sungai ini sudah tidak lagi dikerjakan Anies sejak 2018 lalu.
Baca juga: Kebijakan Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta Didukung Bappenas
Padahal, target keseluruhan normalisasi mencapai 33,69 kilometer.
Hal ini tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.
"Hingga tahun 2017 sudah dilakukan eksekusi sebanyak 16 km yang berhasil dinormalisasi, setelah itu penanggulangan banjir mandek. Normalisasi sungai nol kilometer," ujarnya.
Upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir melalui program gerebek lumpur dan menanam pohon di bantaran sungai pun dinilai belum cukup.
Fraksi PDIP juga menyoroti program sumur resapan yang dibuat di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Baca juga: DKI Raih Penghargaan Sebagai Kota Ramah Sepeda Se-Indonesia, Begini Respons Gubernur Anies
Meski mengadopsi program yang dibuat di era Gubernur Joko Widodo, namun Gembong menilai, eksekusi yang dilakukan Anies salah kaprah.
