Berkaitan dengan upaya untuk menuntut kenaikan upah di Provinsi Banten.

Akan tetapi, kata Asep, hal ini juga tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum.

Di mana berdasarkan inventarisasi seluruh fakta-fakta hukum yang ada.

Asep menilai bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh, ada indikasi dugaan tindak pidana pengrusakan melanggar pasal 170 KUHPidana.

"Karena sudah masuk ke ruang Gubernur, di mana beliau merupakan representasi dari Pemerintah Pusat dalam konteks otonomi daerah," ungkapnya.

Selain itu, Asep juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan sejumlah buruh.

Menurutnya telah memenuhi delik tindak pidana penghinaan terhadap penguasa.

Di mana perilaku itu dinilai telah sah melanggar pasal 207 KUHPidana.

Baca juga: Kantornya Diduduki Buruh, Gubernur Banten Bersikeras Tidak Revisi UMP, Kasatpol PP Langsung Dicopot

Kemudian melihat gerakan massa juga, kata Asep, secara sistematis ada unsur penghasutan di pasal 160 KUHPidana.

Selanjutnya setelah melihat berbagai rangkaian video yang viral di media dalam bentuk video.

Video yang menunjukkan aksi buruh di ruang kerja Gubernur pada lokasi unjuk rasa.

"Karena ini bentuknya video maka kami juga melaporkan dalam konteks delik pidana khusus. Pelanggaran pencemaran nama baik dan juga kaitan dengan penghinaan dalam konteks UU ITE," tukasnya.

Sehingga pada hari ini, tim kuasa hukum Gubernur Banten melakukan proses pelaporan hukum.

Pelaporan itu dilakukan, kata Asep, didasarkan adanya desakan aspirasi dari elemen masyarakat di banten.