TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengawali Tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar mendeklarasikan janji kinerja yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas.

Dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengukuhkan komitmen pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada janji kinerja.

Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menyelenggarakan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 di tingkat Wilayah, Selasa (11/1/2022).

Diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber yaitu Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi dan para saksi dari eksternal organisasi diantaranya yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat Dukung Kejaksaan Agung Terapkan Hukuman Mati bagi Para Koruptor

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menyampaikan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

"Selain mengukuhkan komitmen pegawai, mari kita jadikan Perjanjian Kinerja sebagai alat kendali untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik. Tingkatkan pula implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi”, ujar Ibnu.

Setelah melakukan penandatanganan komitmen bersama, Ibnu Chuldun memimpin seluruh ASN Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta untuk mendeklarasikan janji kinerja Tahun 2022.

Seluruh insan pengayoman DKI Jakarta pun berjanji untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.

Tema Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 yaitu “Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BERAKHLAK mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” merupakan sebuah harapan yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Seluruh jajaran pun didorong mengakselerasi program yang berkaitan dengan tema tersebut khususnya dalam peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan, mengapresiasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda wilayah DKI Jakarta serta bergerak lebih progresif untuk mencapai prestasi demi prestasi.

Beliau pun mengingatkan mandat yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kemenkumham yaitu 3 (tiga) Prioritas Nasional yang terdiri dari Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, Tahun 2022 ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta Nasional sekaligus diluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC).

"Fungsi dari Kanwil adalah melakukan diseminasi dan edukasi pencegahan pelanggaran KI dan memfasilitasi para pemohon KI”, ujar Iwan Kurniawan.

Harapan besar dalam tema Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 diwujudkan dengan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dilebur menjadi 39 target kinerja yang dimiliki oleh seluruh Kantor Wilayah.

Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta maupun Unit Pelaksana Teknis dibawahnya serta harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab, sesuai dengan komitmen yang telah dideklarasikan bersama untuk menjadi insan pengayoman yang lebih baik di Tahun 2022.