Pemprov DKI Berencana Bangun Pabrik Minyak Goreng, Ini Penjelasan Wagub
Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun pabrik minyak goreng di ibu kota.
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun pabrik minyak goreng di ibu kota.
Langkah itu diambil di tengah kelangkaan minyak goreng.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal rencana pembangunan pabrik minyak goreng itu.
Ariza mengatakan rencana itu disusun demi memastikan ketahanan pangan warga Jakarta.
"Prinsipnya tugas Pemprov memastikan adanya kebutuhan pangan, sembako bagi masyarakat dan harganya terjangkau," ucapnya di Balai Kota, Kamis (24/3/2022) malam.
Baca juga: Daftar Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini di Alfamart dan Indomaret: Bimoli, SunCo, dan Tropical
Walau demikian, orang nomor dua di DKI menyebut, rencana ini masih dalam proses penjajakan oleh BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pasalnya, pembangunan pabrik minyak goreng tersebut membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
"Nanti bakal dilihat sejauh mana kebutuhan, kemampuan, dan peluang yang mungkin. Itu kan butuh dana yang tak sedikit juga, apakah dimungkinkan, nanti kita lihat," ujarnya.
Sebelumnya, DKI Jakarta berencana membangun pabrik minyak goreng untuk penguatan sistem ketahanan pangan di ibu kota.
Dirut BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo, mengatakan, penjajakan dengan PT Agro Jabar dan PT Agro Jateng kini tengah dilakukan guna mewujudkan hal itu.
Lantaran masih dalam tahap penjajakan, sampai saat ini belum ada keputusan mengenai lokasi pembangunan pabrik tersebut.
"Kami belum putuskan di mana rencananya (bangun pabrik minyak goreng) karena baru melakukan pembicaraan awal minggu lalu," ucapnya di gedung DPRD DKI, Rabu (23/3/2022).
Anak buah Gubernur Anies Baswedan ini menyebut, lokasi pabrik nantinya baru dibicarakan dalam diskusi lanjutan yang akan digelar dalam waktu dekat.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.