Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Polemik Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Capai Rp 1,7 Miliar, Wagub hingga Anggota Dewan Bersuara

DKI Jakarta ramai disorot terkait anggaran baju dinas Rp 1,7 miliar untuk 106 anggota DPRD DKI, Wagub DKI dan jajaran anggota dewan bereaksi.

Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Polemik Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Capai Rp 1,7 Miliar, Wagub hingga Anggota Dewan Bersuara
TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI daat diwawancarai awak media, Kamis (7/10/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta bakal mendapatkan baju dinas baru tahun ini.

Anggaran Rp1,7 miliar pun sudah dialokasikan dari APBD DKI 2022.

Dengan demikian, maka setiap anggota dewan bakal mendapatkan baju dinas baru senilai Rp16 juta.

Soal baju dinas ini menuai polemik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan anak buahnya beri penjelasan.

Hal yang sama, sejumlah anggota DPRD DKI yang bakal menerima baju dinas baru juga angkat bicara.

Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Rp 1,7 M, Wagub Ariza: Detailnya Saya Baru Dengar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria baru mendengar soal anggaran baju dinas DPRD DKI Jakarta tahun 2022 senilai Rp 1,7 miliar.

Berita Rekomendasi

Diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta bakal mendapatkan baju dinas baru tahun ini.

Adapun anggaran Rp1,7 miliar sudah dialokasikan dari APBD DKI 2022, yang berarti setiap anggota dewan bakal mendapatkan baju dinas baru senilai Rp16 juta.

Baca juga: Mohamad Taufik Bantah Hengkang dari Gerindra ke Nasdem, Tegaskan Masih Jadi Pimpinan DPRD DKI

Terkait hal tersebut, orang nomor dua di DKI menyebut baru tahu soal detail besar anggarannya.

"Detailnya saya baru denger yah," ucapnya di Balai Kota DKI, Rabu (30/3/2022) malam.

Ia pun tak mempermasalahkan besaran jumlah yang ada.

Sebab, kata dia, semuanya sudah diatur dengan mempertimbangkan kepentingan serta merujuk pada aturan yang berlaku.

"Tapi saya kira apapun itu kalau memang ada usulan dari DPRD terkait baju dinas saya kira pasti sudah diatur ketentuannya yang diatur sejauh mana urgensinya dan kepentingannya. Kalau sudah dibahas disetujui nanti kita lihat di Kemendagri yah. Kalau memang disetujui saya kira sudah sesuai," jelasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Demokrat Tidak Masalah Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Capai Rp 1,7 M

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono sebut pengadaan baju dinas DPRD DKI tertuang dalam aturan.

Hal ini menyusul ramainya pemberitaan anggaran baju dinas DPRD DKI tahun 2022 senilai Rp 1,7 miliar.

Dari total tersebut, setiap anggota dewan dari jumlah total 106 ini bakal mendapatkan baju dinas baru senilai Rp16 juta.

"Jadi itu sesuai dengan (aturan). Pokoknya baju kerja lah nggak mungkin baju tidur. Jadi lima potong itu sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017. disebutkan di pasal 13 dan 14," ucapnya kepada awak media, Rabu (30/3/2022).

Politisi Demokrat ini pun merinci pakaian dinas tersebut terdiri dari lima setel.

Satu di antaranya merupakan pakaian khas daerah Jakarta atau pakaian adat Betawi.

"Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju Betawi. Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka," paparnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Mujiyono
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono (ISTIMEWA)

Bahas Pengadaan Baju Dinas DPRD DKI yang Ganti Tiap Tahun, Gembong PDIP: Akhirnya Numpuk, Mubazir

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono ungkap anggaran untuk baju dinas DPRD DKI tahun 2022 senilai Rp 1,7 miliar menyoal skala prioritas.

Menurutnya, pengadaan baju dinas DPRD DKI bukanlah hal yang masuk dalam prioritas untuk saat ini.

"Bukan tidak setuju. Ini soal skala prioritas saja, karena kita kan anggota enggak mencermati secara detail, misal baju itu Rp 1,7 miliar untuk apa saja, kita enggak pernah tahu. Setiap tahun kita diukur, kita dapat baju, gitu doang."

"Jadi, ketika bicara alokasi anggaran yang terbatas, tentu bicara skala prioritas, apakah baju jadi skala prioritas? kan tidak. Itu maksud saya. Pilihannya adalah prioritas. kalo saya ditanya apakah baju skala prioritas? saya katakan bukan," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Satu Anggota DPRD DKI Jakarta Dijatah Rp 16 Juta untuk Pengadan Baju Dinas

Baca juga: Cabuli 2 Bocah SD di Mushola Iming-iming Uang Rp 10 Ribu, Pria di Jonggol Meringkuk Dalam Tahanan

Kendati begitu, setiap tahunnya anggota DPRD DKI memang rutin mendapatkan lima setel baju dinas.

Bahkan, Politisi PDIP ini mengaku hal tersebut berujung 'mubazir'.

Sehingga bila mendapatkan baju dinas baru, maka baju dinas tahun sebelumnya bakal dihibahkan, terutama baju daerah khas Jakarta.

"Misalkan baju Betawi pakai setahun sekali paling. Jadi baju Betawi saya itu setiap tahun dapat begitu, dapat pakai ya sudah, dapat pakai sudah. Ya akhirnya jadi numpuk. Dikatakan mubazir ya bisa," paparnya.

Gembong Warsono di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Gembong Warsono di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). (Danang Triatmojo/Tribunnews.com)

Anggaran Baju Dinas DPRD DKI Capai Rp 1,7 Miliar

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta bakal mendapatkan baju dinas baru tahun ini.

Anggaran Rp1,7 miliar pun sudah dialokasikan dari APBD DKI 2022.

Dengan demikian, maka setiap anggota dewan bakal mendapatkan baju dinas baru senilai Rp16 juta.

Informasi ini diperoleh dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP yang diakses TribunJakarta.com Selasa (29/3/2022).

Dari situs LKPP itu diperoleh informasi paket tersebut diberi nama 'Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD' dengan kode RUP 33763197.

Kemudian, paket ini diajukan oleh satuan kerja Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Dalam situs itu juga dijelaskan sikat spesifikasi pakaian dinas baru yang akan diterima para anggota dewan Kebon Sirih.

"Produk dalam negeri, ya. Usaha kecil/koperasi, ya," demikian keterangan yang tertulis di situs itu.

Baca juga: Sudah 7 Tahun Banyak Misteri dan Kejanggalan, Bagaimana Nasib Akseyna ?

Proses pengadaan baju dinas baru ini dilakukan melalui proses tender yang akan dikerjakan mulai Mei 2022.

Nantinya, setiap anggota Parlemen Kebon Sirih akan mendapatkan empat jenis pakaian dinas.

Pertama, pakaian sipil harian (PSH) sebanyak 212 setel untuk 106 anggota DPRD DKI dengan anggaran Rp 582.673.520.

Kemudian, pakaian dinas harian sebanyak 106 setel dengan anggaran Rp 316.099.320.

Selanjutnya, pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel dengan nilai anggaran Rp 423.327.960.

Baca juga: Prediksi Gubernur Anies soal Ramadan Tahun Ini hingga Pasar Tanah Abang Mulai Diserbu Warga

Baca juga: Wagub DKI: Pemindahan Ibu Kota Antisipasi Kenaikan Permukaan Air Laut, Kurangi Macet dan Banjir 

Terakhir, pakaian khas daerah masing-masing anggota dewan dengan anggaran Rp 423.327.960.

Selain itu 4 jenis pakaian ini, biaya tambahan senilai Rp 1.306.800 dialokasikan untuk jasa analisis laboratorium dengan tiga sampel baju.

Dengan demikian bila ditotal anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.746.645.560.

Sekwan DKI Buka Suara Soal Polemik Anggaran Baju Dinas DPRD Rp 1,7 Miliar

Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi DKI Jakarta, Firmansyah Wahid buka suara soal anggaran baju dinas DPRD DKI Jakarta di tahun 2022 senilai Rp 1,7 miliar.

Firmansyah menjelaskan pengadaan baju dinas ini sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Kita semua berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, di Pasal 12 nya mengatakan bahwa pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d," katanya kepada awak media, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Konvoi Mobil Bersirene di Puncak: Mengaku Anggota Densus 88, KTA-Pelat Dinas Palsu demi Gaet Wanita

Adapun rincian yang yang diungkapnya merujuk pada aturan tersebut, sebagai berikut:

a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 D (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

"Jadi kita udah berdasar pada PP yang ada dan bicara masalah angka anggaran segala macam itu ada di budgeting kita ya. Kita tuangkan karena udah masuk perencanaan, itu sih," tandasnya.

Anggaran Pakaian Dinas DPRD DKI Tahun 2022 Lebih Sedikit Ketimbang Tahun 2021: Tahun Ini Hanya 4

Kepala Subbagian Perlengkapan DPRD DKI, Sugeng beberkan alasan anggaran baju dinas DPRD DKI Jakarta di tahun 2022 dan 2021 berbeda.

Diketahui, sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta bakal mendapatkan baju dinas baru tahun ini.

Anggaran Rp1,7 miliar pun sudah dialokasikan dari APBD DKI 2022.

Dengan demikian, maka setiap anggota dewan bakal mendapatkan baju dinas baru senilai Rp16 juta.

Baca juga: Tawuran Berdarah Makan Korban di Teluk Naga, Depok dan Kota Bambu Utara

Baca juga: Catat, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Naik Jelang Ramadan, Warga Diminta Tak Panic Buying

Berbeda dengan tahun lalu, anggaran tahun ini justru jauh lebih sedikit lantaran di tahun 2021 anggaran yang digelontorkan senilai Rp 3.962.412.400.

Sugeng menjelaskan, hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan pada jumlah pakaian dinas.

Di tahun 2021 terdapat 5 jenis pakaian dinas. Sementara untuk tahun ini menyusut menjadi 4 jenis pakaian saja.

"Tahun 2021 beda, kemarin itu ada 5 jenis pakaian kalo sekarang 4. Kan ada satu jenis yang pakaian itu selama satu periode (5 tahun) hanya diberikan dua kali seusia PP 2017," katanya kepada awak media, Rabu (30/3/2022).

Merujuk pada PP Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pakaian sipil lengkap (PSL) memang disediakan 2 pasang dalam 5 (lima) tahun.

Sehingga di tahun ini, pakaian sipil lengkap (PSL) lah yang diberikan kepada 106 anggota DPRD DKI.

"Kalau tahun ini kita PSL enggak, tapi tahun lalu ada PSL dua setel. Tahun ini ada empat tanpa PSL. Adapun total anggaran pengadaan pakaian dinas tahun 2021 Rp 3.962.412.400 karena disertai belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp 542.574.780. Nilai pelaksanaan tahun lalu mulai Mei sampai November," jelasnya. (tribun network/thf/TribunJakarta.com)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas