TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan protes kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada konferensi pers, Jumat (29/4/2022).

Hal berkenaan dengan rencana penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) untuk peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 14 Mei 2022 mendatang.

Said Iqbal mengatakan dirinya belum menerima konfirmasi dari Pemda DKI untuk dan menuding pembangunan JIS hanya sebuah pencitraan.

Padahal pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada Gubernur dan Pemda DKI Jakarta.

“Kami protes keras dan menyayangkan sikap Gubernur Anies Baswedan beserta beberapa oknum DPRD yang hanya pencitraan. Pencitraan terhadap JIS, seolah-olah JIS milik Pemda dan DPRD DKI Jakarta terhadap 2 partai tertentu. Seolah-olah JIS pencitraan Gubernur Anies,” kata Said Iqbal.

“Hingga hari ini belum ada satu kata patah pun dari Gubernur Anies Baswedan terhadap permohonan dari Partai Buruh dan Serikat Buruh untuk menggunakan JIS yang surat resminya kita sudah kirimkan 3 hari lalu. Bahkan saya sudah melakukan WA secara personal, memohon kepada Gubernur dan saya telepon berulang-ulang juga tidak direspon,” ujarnya.

Said Iqbal mengatakan JIS milik publik, meskipun pengelolaannya dikelola oleh Pemda DKI.

Baca juga: Anies Dijadwalkan Salat Id di JIS, Pemprov DKI Siapkan Banyak Kantong Parkir

JIS dibangun dengan pajak rakyat, menurutnya sudah seharusnya publik juga dapat menggunakan JIS, meskipun dibarengi dengan peraturan yang berlaku.

“Itu soft launching main bola, boleh. Kalau memang khawatir ada kerusakan, Partai Buruh dan serikat buruh berulang-ulang bilang, kami menggunakan uang jaminan seperti menggunakan GBK, Istora Senayan, maupun Sport Center Kelapa Gading. Itu biasa kalau uang jaminan kerusakan,” ujarnya.

Said Iqbal menuding Anies Baswedan tengah melakukan pencitraan jelang pencalonan presiden.

Menurut Said Iqbal, sikap Gubernur DKI berkenaan dengan JIS untuk Hari Buruh, berbeda saat menjawab isu upah minimum.

Ia juga menyayangkan Jakpro sebagai pengelola JIS menjawabnya melalui media, yang ia sebut sebagai perilaku yang tidak profesional. Padahal pihaknya telah melayangkan surat resmi.

“Jawab dong surat kami, boleh atau tidak,” ujarnya.

“Surat kami tidak dijawab, WA kami tidak dijawab, berkali-kali di telepon tidak dijawab. Bahkan dijawab Jakpro lewat media. Jangan pencitraan, itu uang rakyat, ada uang pajak rakyat dan buruh di dalamnya,” katanya.