TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP terus melontarkan kritik soal izin Holywings yang berujung pada penutupan 12 gerai di DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya bereaksi soal kritikan PDIP yang menyebut Pemprov DKI lemah dalam melakukan pengawasan.

Adapun kritik tersebut disampaikan setelah penyalahgunaan izin usaha yang dilakukan Holywings baru ditindak Pemprov DKI usai viral promo minuman keras (miras) bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.

Ahmad Riza Patria berdalih, pelanggaran soal izin yang dilakukan Holywings luput lantaran adanya keterbatasan jumlah petugas di lapangan.

"Kami ini punya keterbatasan jumlah aparat, jumlah pembiayaan, dan keterbatasan waktu," ucapnya di Balai Kota, Rabu (29/6/2022).

Oleh karena itu, Ahmad Riza Patria bilang, Pemprov DKI Jakarta tak bisa sendirian melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan.

Orang nomor dua di DKI ini pun mengajak masyarakat turut aktif dalam melakukan pengawasan.

Bila menemukan adanya pelanggaran, Ahmad Riza Patria meminta masyarakat segera melaporkannya.

"Kita dalam membangun Kota Jakarta harus bersinergi, harus berkolaborasi, tidak bisa semuanya diserahkan kepada aparat, tidak bisa semuanya diserahkan kepada petugas. Harus ada kerja sama dari masyarakat juga," ujarnya.

Ahmad Riza Patria menjamin, semua temuan atau laporan dari masyarakat akan langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Identitas warga yang melapor pun akan dijamin kerahasiaannya.

"Semua temuan dari masyarakat apapun bentuknya akan sangat berharga dan berguna. Segera sampaikan kepada kami, kami akan tindaklanjuti," kata Ariza.

Gubernur Anies Baswedan Dinilai Lemah Lakukan Pengawasan

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.