Di sisi lain, Wamendagri mengimbau supaya masyarakat tidak khawatir terkait kebijakan perubahan nama jalan, terutama soal kepengurusan dokumen.

John Wempi memastikan pemerintah akan bertanggungjawab menyelesaikan kepengurusan dokumen masyarakat apapun tanpa pungutan alias gratis.

"Kan kalau perubahan nama dilakukan oleh pemerintah, berarti pemerintah bertanggungjawab terhadap warganya untuk menyelesaikan tanpa ada pungutan-pungutan apapun," kata Wamendagri.

Wamendagri Pastikan Kawal Pergantian Domisili KTP Warga Jakarta

John Wempi menuturkan proses perubahan domisili KTP akan dilaksanakan secara bertahap.

"Kalau perubahan nama dilakukan oleh pemerintah, berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap warganya," kata John usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelesaian Peta Batas 2022 di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6/2022).

Selain itu, John juga memastikan tidak ada pungutan apapun bagi warga yang akan memproses perubahan domisili dokumen-dokumen penting lainnya.

Kemendagri pastikan akan mengawal proses perubahan domisili dokumen warga, meskipun kewenangannya ada di Pemprov DKI Jakarta.

"Kemendagri, kita akan mengawal semua proses ini (perubahan KTP) tanpa menyulitkan warga masyarakat yg ada di DKI," ujar John.

Dalam jangka pendek, John menyebut, perubahan alamat domisili ini juga akan berdampak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI kemarin, kami hanya sebatas dapat info dan kami menyelesaikan proses ini supaya tidak mengorbankan warga masyarakat terkait dengan penamaan yang baru, karena ini kan bicara soal domisili," papar John.

Dibandingkan Jadi Nama Jalan, Pengamat Sarankan Nama Tokoh Betawi Jadi Nama Taman hingga Gedung

Pengamat lingkungan sekaligus pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan soal pergantian nama jalan di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Diketahui, pergantian 22 nama jalan di Jakarta menjadi nama tokoh Betawi menimbulkan polemik di masyarakat.