Kantornya Bakal Digeruduk, Wagub DKI Siap Sambut dan Dengarkan Aspirasi Buruh Soal UMP 2022
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku siap menyambut dan mendengarkan aspirasi dari para buruh soal UMP 2022.
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal ratusan buruh yang akan menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini Rabu (20/7/2022).
Tujuan buruh geruduk kantor Anies Baswedan menuntut Gubernur DKI Jakarta itu menolak putusan PTUN Jakarta tentang penurunan UMP 2022 dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.
Ahmad Riza Patria mengaku siap menyambut dan mendengarkan aspirasi dari para buruh.
"Kami hormati ya, negara kita kan negara demokrasi. Yang penting tertib," ucap Ahmad Riza Patria di Balaikota, Selasa (19/7/2022) malam.
Ahmad Riza Patria menyebut, Pemprov DKI hingga saat ini masih mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pengusaha dan menghukum Gubernur Anies Baswedan mencabut kebijakannya soal kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1 persen.
Oleh karena itu, Pemprov DKI hingga saat ini belum mengambil langkah apakah akan mengajukan banding atau menerima keputusan tersebut.
"Kami sedang kaji dan evaluasi dengan serikat butuh apa yang akan kami putuskan, apakah banding atau tidak banding," ujar Ahmad Riza Patria.
Orang nomor dua di DKI ini menyebut, Pemprov DKI masih punya waktu hingga 29 Juli 2022 mendatang untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil terkait putusan soal UMP 2022 ini.
"Kami banding atau tidak, kami terus rapatkan dan mengevaluasi. Kan masih tanggal 29 Juli juga, kami akan evaluasi dengan pihak terkait," tutur Ahmad Riza Patria.
Sebelumnya, sekitar 500 buruh bakal menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (20/7/2022) ini.
Tergabung dalam sejumlah aliansi buruh, ratusan massa ini dijadwalkan tiba di Kantor Anies Baswedan pada pukul 09.30 WIB.
"Demonya itu aksi besok ya. Rencana kan hari ini, tapi diundur besok. Jam 9.30 WIB di Balai Kota DKI Jakarta. Massa aksi sekitar 500-an orang wilayah DKI saja. Kemudian yang mengikuti aksi ada anggota KSPI dan anggota Partai Buruh Jakarta," ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi, Selasa (19/7/2022).
Adapun aksi di Balai Kota ini untuk meminta orang nomor satu di DKI ini segera mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4,6 juta.
Di mana, dalam putusan tersebut UMP DKI Tahun 2022 diturunkan dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.8454.
Anies pun diminta para buruh untuk tak kalah dan menerima begitu saja keputusan PTUN.
"Gubernur banding. Goals-nya cuma itu. Karena dia harus berkomitmen dengan keputusannya dong. Wibawa pemerintah bisa jatuh. Entah MA memutuskan yang lain, ya itu satu soal lain," lanjutnya.
Kemudian, para buruh bakal mengadu ke Pemprov DKI Jakarta agar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta tak membuat kegaduhan.
"Dengan keputusan PTUN yang belum mengikat, jangan bikin kegaduhan dengan mengeluarkan surat edaran. Kan Apindo rencananya akan mengeluarkan surat edaran agar perusahaan menurunkan UMP sesuai (putusan) PTUN," bebernya.
Baca juga: Minta Banding UMP 2022, Hari Ini Buruh Konvoi Geruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan dan PTUN DKI
Nantinya, para buruh bakal melakukan konvoi dengan titik kumpul di kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur pada pukul 08.30 WIB.
Sehingga direncanakan bakal tiba di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 09.30 WIB.
Sementara itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz mengajak seluruh aliansi buruh untuk bergerak menyuarakan aksi penolakan penurunan UMP DKI 2022.
"Kami menolak putusan PTUN DKI Jakarta perihal gugatan Apindo terhadap SK Gubernur Nomor 1517 tentang UMP DKI Jakarta 2022," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (19/7/2022).
Sebagai informasi, Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mengambil langkah soal putusan pengadilan tersebut.
Oleh karena itu, mereka ingin agar orang nomor satu di DKI ini memperjuangkan buruh dan menolak hukuman menurunkan UMP 2022 dari Rp4,6 juta menjadi Rp4,5 juta.
"Mendukung gubernur untuk melakukan banding Ke PTUN atas putusan tersebut," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Ratusan Buruh Bakal Demo UMP ke Kantor Anies Baswedan, Wagub: Ini Negara Demokrasi ,