TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap supaya majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor agar perekonomian Jakarta tumbuh berkualitas.

"Tumbuh berkualitas itu artinya, ada pertumbuhan dan ada pembagian hasil pertumbuhan yang setara. Kalau pembagian hasil pertumbuhan itu tidak setara, itu namanya pertumbuhan yang tidak berkualitas," ujar Anies Baswedan.

Saat ditemui usai rapat paripurna di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022), Anies Baswedan mengatakan apabila pembagian hasil pertumbuhan setara, maka akan ada pembangunan yang berkualitas.

Lebih lanjut Anies Baswedan mengatakan bahwa biasa menyebutnya dengan istilah pertumbuhan dan pemerataan.

"Di dalam mikro ekonomi dan perusahaan, mikro ekonomi ada sumber daya banyak. Ada sumber daya kapital, ada sumber daya teknologi, sumber daya manusia, sumber daya tanah," ujar Anies Baswedan. 

Anies Baswedan mengatakan, pengembalian atas manfaat ekonomi tersebut harus setara antar setiap faktor produksi. 

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk ajukan banding putusan PTUN pada Rabu (27/7/2022). 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap upaya banding yang diajukan pihaknya tidak gagal.

Hal tersebut karena Pemprov DKI Jakarta ingin keputusan banding dapat berdampak positif pada semua pihak. 

"Ya harapan Pemprov tentu keputusannya harus bisa baik untuk semua ya, bukan cuma buruh. Tapi kepentingan Pemprov dan pengusaha," ujar pria yang akrab dipanggil Ariza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Gubernur DKI Putuskan Banding Soal UMP Jakarta, Buruh Puji Konsistensi Anies Baswedan

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, terdapat mekanisme yang mengatur jika upaya banding pihaknya gagal.

"Ya itu kan ada aturan mekanisme, jadi banding tidak banding merupakan tahapan yg harus dilalui, nanti kita lihat," ujar Ariza.

Gubernur Anies Baswedan Dihukum Turunkan UMP DKI 2022 Jadi Rp4,5 Juta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum pengadilan untuk menurunkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.