Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memastikan sosok yang mengisi jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta adalah orang yang memahami Jakarta.

Sosok pengganti Anies Baswedan tersebut, kata Ma'ruf, adalah sosok yang pernah berkecimpung di Jakarta.

"Tentu pemerintah akan memilih orang yang bisa memahami Jakarta, orang yang pernah berkecimpung di Jakarta dan tahu persis soal Jakarta," ucap Ma'ruf di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Nama Calon Pj Gubernur DKI Belum Sampai ke Presiden Jokowi

Menurut Ma'ruf, sosok tersebut harus sangat memahami seluk beluk Jakarta.

Ma'ruf menilai orang tidak mengerti Jakarta akan sulit mengemban jabatan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Nanti siapa orangnya kita harapkan ini sebagai untuk melanjutkan sampai ke 2024, tentu orang jangan tidak tahu jakarta. Kalau tidak tahu Jakarta kan akan sulit, barangkali itu dan prosesnya seperti biasa melalui penetapan," kata Ma'ruf.

Terkait penetapan Pj Gubernur DKI Jakarta, Ma'ruf mengatakan hal tersebut sudah ada ketetapannya dari Pemerintah.

Penetapan Pj Kepala Daerah, kata Ma'ruf telah diterapkan di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

"Saya kira itu sudah ada aturanya seperti daerah-daerah lain, seperti kemarin kan sudah ada Banten, Bangka Belitung, kemudian mana lagi Aceh itu sudah berjalan," jelas Ma'ruf.

Seperti diketahui, DPRD DKI telah mengumumkan pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria dari posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 pada 13 September 2022 lalu.

Posisi ini selanjutnya akan ditempati Pj setelah masa tugas Anies-Riza resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

DPRD DKI Jakarta menyepakati tiga nama untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai calon Pj DKI Jakarta.

Ketiga sosok itu yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang juga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.

Sedangkan nama ketiga adalah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin.