Jadi Pj Gubernur DKI Heru akan Lanjutkan Program Transportasi Terpadu
Terdapat sejumlah hal yang disampaikan Anies kepadanya dalam pertemuan tersebut. Antara lain program penanganan banjir, pemulihan ekonomi, dan lainnya
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan kedatangannya ke Balai Kota DKI Jakarta atas undangan Gubernur Anies Baswedan, Rabu, (12/10/2022).
Heru diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI menggantikan Anies yang habis masa jabatanya pada 16 Oktober nanti.
“Jadi hari ini saya diundang makan siang oleh pak Gubernur DKI Jakarta, pak Anies Baswedan. Ya ngobrol-ngobrol ringanlah ya sambil makan siang dan tentunya ada beberapa hal yang beliau perlu sampaikan ke saya,” kata Heru di Istana.
Terdapat sejumlah hal yang disampaikan Anies kepadanya dalam pertemuan tersebut. Antara lain program penanganan banjir, pemulihan ekonomi, dan lainnya.
Sementara kata Heru, Presiden menitipkan 3 hal yang harus menjadi perhatiannya saat menjabat Pj Gubernur.
Diantaranya yakni masalah banjir, macet, dan tata ruang. Untuk masalah macet dan transportasi kata Heru, DKI sebenarnya memilki blueprint yang bagus yang dijalankan mulai dari era Wiyogo Atmodarminto, era Fauzi Bowo, hingga era Anies Baswedan sekarang seperti contohnya Trans Jakarta.
“Tentunya program itu kita lanjutkan, terkait dengan lainnya, lalu lintas tentunya transportasi terpadu seperti MRT harus dilanjutkan bukan hanya dari Lebak Bulus sampai kota, nanti ada dari Pulo Gadung sampe ke dukuh atas. Dan beliau juga menyampaikan ada beberapa transportasi lainnya sudah jadi seperti LRT, bisa kolaborasi dengan pemda,” katanya.
Baca juga: Sohib Lamanya Jadi Pj Gubernur, Ketua DPRD DKI Berharap Heru Budi Bantu Bereskan Banjir dan Macet
Sementara itu terkait banjir, kata Heru semua gubernur sudah berupaya menanggulanginya. Ia akan melanjutkan program penanganan banjir yang sudah dilakukan pemimpin pemimpin sebelumnya.
“Misalnya normalisasi dan ada beberapa point misalnya nanti tempat-tempat tertentu yang memang tidak bisa salurannya atau sungai dinormalisasi, itu kita bisa bikin sistem polder rumah pompa atau kendaraan pompa bergerak. Dan tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti itu. Detailnya nanti tanggal 17,” pungkasnya.