Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah, menegaskan pihak Pemprov DKI Jakarta menjamin dan memastikan kualitas layanan publik untuk terus ditingkatkan.

Andri menjelaskan, saat ini pihak Pemprov DKI terus melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei tersebut, kata Andri, salah satunya melalui posko layanan aduan masyarakat, di pendopo Balai Kota, yang dibuka sejak Selasa (18/10/2022) lalu.

"Saat ini juga kami terus melakukan survei terkait dengan kepuasan baik itu melalui JAKI, baik itu juga termasuk melalui aduan secara langsung, baik itu di pendopo, di kantor-kantor Wali Kota, Kecamatan dan Kelurahan," kata Andri, di Balai Kota, Jumat (21/10/2022).

Lebih lanjut, Andri, menjelaskan terkait alasan masyarakat lebih memilih mengadukan secara langsung permasalahannya melalui posko layanan aduan masyarakat daripada melalui aplikasi JAKI.

Menurutnya, masyarakat ingin aduan dan aspirasinya di dengar langsung oleh Pemerintah.

"Karena memang ingin didengar secara langsung aduan dan aspirasinya. (Disampaikan) Kepada petugas, aparat, baik itu pejabat, termasuk yg ada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat provinsi sendiri," jelas Andri.

Ia juga mengatakan, penyampaian aduan secara langsung memungkinkan masyarakat untuk mengkomunikasikan kepada Pemprov DKI apa yang dirasakan masyarakat terkait layanan publik yang sudah terlaksana.

"Jadi mereka bisa berinteraksi. Mereka bisa berkomunikasi terkait dengan hal-hal yang dirasakan masyarakat. Terkait dengan layanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pemprov DKI Jakarta," ujar Andri.

Sebelumnya,Penjabat Gubernru DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan pantauan di posko pelayanan aduan masyarakat, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca juga: Pj Gubernur Heru Buka Posko Pengaduan untuk Warga Jakarta, PSI Sebut Tradisi Baik Harus Dilanjutkan

Dalam pantuan Heru, tepat pada hari ketiganya bertugas sebagai Pj Gubernur DKI, Rabu (19/10/2022), ia mengatakan ada beberapa warga yang datang dan mengadu.

Heru mengatakan, warga yang mengadu tersebut lantas diajarkan cara menggunakan aplikasi JAKI.

"Ada beberapa warga mengadu, tapi saya ajarin sistem JAKI. Jadi ada satu dua warga minta diajarin kita ajarin," kata Heru, kepada awak media di Balai Kota, Rabu (19/10/2022).

Heru, mengatakan hingga saat ini. Terdapat berbagai permasalahan yang diadukan warga DKI.

Mulai dari persoalan izin membangun bangunan (IMB) hingga urusan sertifikat tanah yang membutuhkan tanda tangan lurah yang sudah diganti.

"Tadi masalah IMB. Terus ada yang IMB belum bisa terbit karena ketahuan aturan ya. Tapi dicek sudah bisa," katanya.

Baca juga: Alasan Mengapa Masyarakat Lebih Memilih Mengadu Secara Langsung, Begini Penjelasan Pemprov DKI

"Terus masalah tanah untuk sertifikat, masih ada tertunda tanda tangan pak lurah, pak lurahnya sudah pindah. Ini sudah di koordinasikan," ujarnya.