Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak warga DKI Jakarta berbondong-bondong mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah melaporkan perkembangan tiga hari terakhir sejak dibukanya posko layanan aduan masyarakat itu, Selasa (18/10/2022) lalu.

Andriansyah mengatakan sekitar tujuh orang warga DKI Jakarta datang untuk mengadu pada Selasa (18/10/2022) atau pada hari pertama posko yang diberi nama Meja Pengaduan itu. 

"Kemudian pada tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang. Tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Dan total dari selama tiga hari kurang lebih sekitar 83 orang," kata Andriansyah di Balai Kota, Jumat (21/10/2022).

"Dan hari ini pun masih banyak masyarakat yang berdatangan untuk memberikan laporan dan aduan," sambungnya.

Adapun untuk jumlah aduan tertinggi per harinya, Andriansyah, mengatakan Pemprov DKI Jakarta menerima 29 aduan pada hari pertama dibukanya posko layanan aduan masyarakat.

Lebih lanjut, kata Andriansyah, pelapor lebih didominasi warga Jakarta Timur pada hari itu.

"Kemudian di hari Kamis (20/10/2022), kurang lebih sekitar 57 aduan. Di mana paling banyak aduan disampaikan wilayah Jakpus," katanya.

Sementara itu, Andriansyah mengungkapkan aduan yang disampaikan warga lebih banyak perihal bantuan sosial.

"Jumlah aduan yang relatif paling besar itu terkait dengan bantuan sosial," ujarnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan pantauan di posko pelayanan aduan masyarakat, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam pantauan Heru, tepat pada hari ketiganya bertugas sebagai Pj Gubernur DKI, Rabu (19/10/2022), ia mengatakan ada beberapa warga yang datang dan mengadu.

Heru mengatakan warga yang mengadu tersebut lantas diajarkan cara menggunakan aplikasi JAKI.

"Ada beberapa warga mengadu, tapi saya ajarin sistem JAKI. Jadi ada satu dua warga minta diajarin kita ajarin," kata Heru, kepada awak media di Balai Kota, Rabu (19/10/2022).

Heru, mengatakan hingga saat ini. Terdapat berbagai permasalahan yang diadukan warga DKI.

Mulai dari persoalan izin membangun bangunan (IMB) hingga urusan sertifikat tanah yang membutuhkan tanda tangan lurah yang sudah diganti.

"Tadi masalah IMB. Terus ada yang IMB belum bisa terbit karena ketahuan aturan ya. Tapi dicek sudah bisa," katanya.

"Terus masalah tanah untuk sertifikat, masih ada tertunda tanda tangan pak lurah, pak lurahnya sudah pindah. Ini sudah di koordinasikan," ujarnya.