TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deolipa Yumara mengaku tak pernah menjalin komunikasi dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris sejak ia melaporkan kasus dugaan pelanggaran perlindungan anak ke Polda Metro Jaya.

Tak hanya pihaknya, Deolipa pun menerangkan bahwa pihak Idris sejauh ini juga tak pernah menghubunginya secara langsung mengenai laporan tersebut.

Tidak adanya komunikasi antar dua pihak ini dikatakan Deolipa, pasalnya dalam laporan yang ia buat bukan merupakan tindak pidana yang dilaporkan atas dasar delik aduan melainkan delik publik.

"Gak ada tuh, beliau gak komunikasi kita juga gak komunikasi kan. Karena ini bukan persoalan komunikasi, kalau persoalan komunikasi apabila persoalan tindak pidananya delik aduan," kata Deolipa kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (21/12/2022).

Menurut Deolipa, dugaan pelanggaran Undang Undang (UU) Perlindungan Anak yang dilaporkan terhadap Idris itu merupakan kasus pidana delik umum sehingga bisa dilaporkan siapa saja.

Mengenai kasus ini, ia pun menutup pintu bagi Wali Kota Depok itu untuk meminta maaf atas dugaan pelanggaran ya ia perbuat kepada siswa SDN 01 Pondok Cina itu.

"Jadi seperti ini tuh gak ada yang namanya maaf memaafkan atau ada yang cabut laporan, gak ada," sebut Deolipa.

Dikatakannya, ketika seseorang yang telah melaporkan dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak maka polisi menurutnya harus terus memproses laporan tersebut.

"Makanya ketika ada yang melaporkan dan siapa pun pernah melapor ketika dilaporkan itu menjadi suatu tindak pidana yang harus diproses oleh penegak hukum," ujarnya.

Oleh sebab itu, dirinya beranggapan tak ada gunannya menjalin komunikasi dengan Muhammad Idris perihal dugaan pelanggaran penelantaran anak tersebut.

Ia pun menganggap bahwa komunikasi dengan Idris dianggap tak akan bernilai lantaran kasus yang ia adukan merupakan tindak pidana delik publik.

"Kenapa gak punya nilai, karena ini tindak pidana publik dan (kasusnya) sudah terjadi. Sama seperti kasus pembunuhan sudah terjadi, ya sudah proses hukumnya bagaimana," ucapnya.

"Demikian juga UU Perlindungan Anak ini termasuk juga kasus pembunuhan cuma beda aja kasusnya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Deolipa Yumara telah menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuatnya untuk Wali Kota Depok Muhammad Idris perihal dugaan pelanggaran perlindungan siswa SDN 01 Pondok Cina.

Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi, Deolipa mengaku dicecar sembilan pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Yang digali adalah mengenai sejauh mana anak-anak ini mengalami gangguan kesehatan mentalnya. Gangguan fungsi sosialnya, terus sejauh mana mengalami sakit hati atau kekecewaannya," kata Deolipa kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu (21/12/2022).

Selain ditanya mengenai kondisi siswa tersebut, penyidik disebut Deolipa juga menanyakan perihal kondisi orang tua murid di sekolah tersebut.

Baca juga: Menko PMK: Harus Ada Relokasi Sebelum SDN Pondok Cina 1 Depok Dialihfungsikan untuk Masjid

Deolipa yang juga kuasa hukum orang tua murid SDN 01 Pondok Cina menyebut, dirinya menjelaskan kepada penyidik tentang sikap orang tua mengenai persoalan sengketa lahan SD itu.

"Bagaimana ditanya juga upaya wali murid (orang tua murid), bagaimana wali murid menyikapi ini. Wali murid banyak yang menderita karena persoalan ini," jelasnya.

Dikatakan Deolipa, persoalan SDN 01 Pondok Cina yang sudah terjadi pada November 2022 lalu itu berdampak pada psikologis siswa-siswi sekolah itu.

Menurutnya, efek psikologis itu lantaran selama polemik itu berlangsung siswa-siswi sekolah tersebut tak bisa mendapat pembelajaran karena tak ada guru.

"Karena gak ada guru itu minggu pertama dan kedua (siswa) banyak yang nangis, kecewa, sedih karena gak bisa belajar," pungkasnya.