Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ada Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Berikut Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas

pihak kepolisian telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas agar masyarakat yang tidak tergabung dalam aksi itu tidak terganggu aktivitasnya.

Penulis: Abdi Ryanda Shakti
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Ada Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Berikut Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Para peserta aksi unjuk rasa yang digelar Partai Buruh mulai berdatangan ke depan pintu utama Gedung Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023). Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023). 

Terkait itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sebanyak 1.753 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi itu.

"Total personel gabungan sebanyak 1.753 orang untuk pengamanan aksi," kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin (13/3/2023).

Trunoyudo menjelaskan ribuan personel tersebut terdiri dari 1.474 personel Polda Metro Jaya, 160 personel dari Polres jajaran, 100 personel TNI dan 99 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam aksi demo ini, ada beberapa tuntutan yang dibawa oleh massa buruh yang akan menggelar aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta Pusat 

Adapun tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi kali ini adalah menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Baca juga: Massa Partai Buruh Demo DPR Hari Ini, Tolak UU Cipta Kerja dan Desak Dirjen Pajak Dicopot

"Di mana dampak buruk omnibus law Cipta Kerja sudah dirasakan oleh buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah," ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam keterangannya.

Dia melanjutkan, tututan lain yang akan disuarakan adalah mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera disahkan.

Berita Rekomendasi

Selain dua isu di atas, buruh juga menuntut agar dilakukan audit forensik penerimaan pajak negara untuk mencopot Dirjen Pajak. Termasuk, buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas