Sedangkan pemerintah pada Kamis (20/4/2024) telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Lebaran 2023 jatuh pada Sabtu (22/4/2023).

Sidang isbat dilaksanakan secara tertutup melibatkan Komisi VIII DPR RI, pimpinan MUI, duta besar negara sahabat, perwakilan ormas Islam, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta negara hadir secara adil dan ihsan dalam memandang dan memberikan fasilitas jika terjadi perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idulfitri 1444 H di Indonesia.

“Lebaran Idulfitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global," ujar Haedar dalam keterangannya, Senin (17/4/2023).

Baca juga: Cuaca Mendung, Ribuan Warga Muhammadiyah di Jaksel Gelar Salat Idulfitri di Masjid Baiturrahmah

Guru Besar Sosiologi itu menegaskan, di tengah perbedaan tersebut negara harus hadir secara adil dan ihsan.

Lebih-lebih dalam urusan keagamaan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.

“Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah lebaran 21 (April 2023), tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silahkan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22," tambah Haedar.

Haedar berseloroh, penggunaan satu lokasi untuk Salat Ied yang berbeda hari tidak membatalkan salah satu diantara keduanya.

Bahkan, lanjut Haedar, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan untuk Salat Ied dua kali.

Terkait dengan permintaan Muhammadiyah di salah satu daerah untuk izin penggunaan fasilitas negara sebagai tempat Salat Ied, Haedar mengatakan itu bukan karena Muhammadiyah tidak memiliki fasilitas sendiri, tetapi Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa fasilitas negara adalah milik seluruh golongan dan rakyat.

“Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat," ujar Haedar.