Blusukan ke Pasar di Priok, Ganjar Telepon Sekda DKI Adukan Keluhan Pedagang
Usai blusukan ke Pasar Anyar Bahari dan Pasar Warakas, serta berbincang dengan pedagang, Ganjar tiba-tiba menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden dari PDI-Perjuangan, Ganjar Pranowo melakukan blusukan ke pasar di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu (24/6/2023).
Usai blusukan ke Pasar Anyar Bahari dan Pasar Warakas, serta berbincang dengan pedagang, Ganjar Pranowo tiba-tiba menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Lantaran Heru sedang ada agenda, Ganjar Pranowo kemudian menelepon Sekda DKI Joko Agus Setyono.
Ganjar Pranowo mengadukan sejumlah keluhan pedagang, satu di antaranya soal biaya retribusi, dan penyediaan konter KJP pangan murah.
"Pak Joko, ini saya lagi di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, permasalahan pertama mereka ingin pembayaran retribusi itu kalau bulanan berat, boleh nggak harian. gitu ya pak Sekda. Terus apa lagi, konter KJP pangan murah," kata Ganjar saat menelepon Sekda DKI, seperti ditayangkan Kompas TV, Sabtu (24/6/2023).
Ganjar menyebut datang ke pasar di Tanjung Priok karena diajak untuk berbincang dengan para pedagang.
"Saya hanya diajak kawan-kawan untuk ngobrol di pasar ini, dan saya ingin mereka menyampaikan apa adanya. Disampaikanlah apa adanya, satu soal bagaimana cara membayar retribusi kalau bulanan berat. Kedua pangan murah, yang hari ini nggak ada karena dulu ada kriminalnya. Maunya masyarakat kalau yang kriminal dihukum aja, tapi jangan tokonya ditutup," kata Ganjar.
"Maka saya telepon pak Pj Gubernur, lagi kondangan, alhamdulillah bisa terhubung dengan pak Joko Sekda, dulu teman saya orang Jawa Tengah," ujar dia.
Baca juga: Cerita Ganjar Pranowo Bertemu Desmond saat Kunker ke Jateng, Terlihat Sakit tapi Masih Semangat
Gubernur Jawa Tengah ini menerangkan bahwa persoalan yang ada di pasar di Tanjung Priok tersebut mungkin terlihat kecil, namun menurutnya persoalan kecil itu yang semestinya diurus oleh pemerintah daerah.
"Mungkin ini kecil buat publik tapi yang begini-beginilah yang harus diurus," kata dia.