TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kualitas menu yang diberikan kepada peserta program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan pencegahan stunting selama 28 hari di Kota Depok dinilai memprihantinkan.

Lewat sebuah rekaman video yang viral seorang ibu hamil di Gandul, Cinere, Depok menuturkan setelah disuruh mengantre selama hampir dua jam, dia hanya mendapatkan tiga potong menu nugget buatan rumahan.

Nugget tersebut serupa dengan nugget yang selama ini dia berikan kepada anaknya.

Menu stunting nugget tiga potong itu dia dapatkan dari Posyandu di kawasan Gandul, Cinere, Kota Depok, setelah dia mengantre pagi pukul 09.30 WIB.

Sampai pukul 11.00 WIB menjelang siang dia mengaku tidak kunjung mendapat materi apa-apa dari kader.

Sang ibu mengaku hanya ditimbang dan diukur tinggi badannya lalu diberi makanan tambahan hanya berupa 3 potong nuget di dalam sebuah wadah toples plastik.

Karena kecewa, dia kemudian mengungggah kisahnya di akun Instagranm @depok23jam, Rabu (15/11/2023).

"Saya salah satu orang tua yang ikut program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan pencegahan stunting selama 28 hari," kata sang ibu.

"Hari pertama, saya datang dari jam 9:30 pagi, nunggu sampai jam 11 siang baru selesai, gak ada materi apa-apa dari kader. Datang hanya untuk nimbang, sama ukur TB. Selanjutnya, duduk bengong nungguin makanan tambahan," ujarnya.

Tak Sediakan Air Minum

Yang membuatnya prihatin adalah selama berjam-jam menunggu petugas di Posyandu tidak menyediakan air minum untuk ibu hamil yang menunggu antrean.

Dia melihat tidak ada air mineral yang diberikan kepadanya saat menunggu.

"Tidak ada air minum yang disediakan selama nunggu di situ. Kagetnya, pas makanan datang cuma 3 biji nugget di dalam toples," katanya.

Baca juga: TikTok Bantah Algoritmanya Memihak Palestina di Konflik Hamas-Israel

Kekagetan sang ibu bukan hanya disitu saja. Ia juga diminta mengembalikan toples plastik untuk isi ulang nuget keesokan harinya.

"Anehnya, toplesnya suruh di balikin buat isi ulang besok. Suami saya komplen, nunggu selama itu gak ada air minum segelas pun, dan yang ditunggu-tunggu datang, itu pun cuma makan yang Alhamdulillah sering kita kasih untuk makan anak saya," ujarnya.

Dikeluarkan dari Grup WA

Karena komplain ke petugas Posyandu, bumil tersebut mengaku dikeluarkan dari grup Whatsapp ibu-ibu hamil yang mendapatkan tambahan menu pencegah stunting. 

"Di hari selanjutnya, saya gak dibolehin datang lagi sama suami dan saya dikeluarin dari grup WA," kata sang ibu.

Alasan dikeluarin dari grup WA, kata sang ibu, karena suaminya di tanggal 11 November 2023 komplain ke kader posyandu.

Baca juga: Mantan Komandan Perang Ukraina Meledek, Kiriman Senjata Korut ke Rusia Hanya 4 Persen yang Berfungsi

"Ini sebenarnya program apaan dan kenapa kita nunggu sampai selama itu sementara yang ditunggu cuma sekedar nuget 3 biji. Kalo memang ini dari Dinkes kenapa kader-kader tidak menjelaskan kandungan gizi dari naget yang tadi dibagi," katanya.

Menurut sang ibu, suaminya juga meminta video proses pembuatan nuget tersebut apakah layak dimakan atau tidak.

"Suami saya juga minta video proses pembuatan nuget tersebut apakah layak untuk dimakan (higenis) apa tidak, tapi jawabannya tidak ada soalnya nagetnya ini buatan rumahan bukan olahan pabrik," kata sang ibu/

Sejak suaminya komplain itulah, kata sang ibu, ia dikeluarkan dari grup dan tidak lagi ikut program tersebut.

"Semenjak komplain, sorenya saya di keluarin dari grup WA dan anak saya sudah tidak diikutkan program ini. Ini di Posyandu kawasan Gandul Cinere," katanya.

Hanya Dianggarkan Rp 18.000

Sebelumnya DPRD Kota Depok menyoroti makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting di Kota Depok.

Menu yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok ini dinilai tidak memenuhi standar gizi.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mengaku menerima keluhan dari kader-kader Posyandu terkait pembagian makanan tambahan bagi anak-anak penderita stunting ini.

"Saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," kata Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Selasa (14/11/2023).

Menurut informasi yang didapatnya dari para kader Posyandu, menu makanan tambahan hari pertama hanya berisi nasi dan sayur sop.

"Hari kedua saat saya datang ke Posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak-otak," jelasnya.

Yeti menilai menu yang diberikan oleh Pemkot Depok tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 18.000 per orang.

"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik. Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya.

Para kader Posyandu, lanjut Yeti, malu untuk membagikan makanan tambahan kepada keluarga sasaran stunting karena makanan yang jauh dari nilai gizi.

"Ini yang menjadi keluhan para kader Posyandu. Apalagi mereka setiap hari keliling untuk membagikan makanan tambahan ini," papar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Yeti meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mengevaluasi dan mengawasi program pembagian makanan tambahan ini.

"Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," imbuhnya.

Dia melihat program ini hanya untuk memenuhi target menghabiskan dana dari anggaran tambahan dalam APBD Kota Depok.

"Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok," tandas Yeti.

Persoalan makanan tambahan anak stunting ini sudah sempat disorot oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (13/11/2023).

Hamzah mengungkapkan menu stunting yang dibagikan di wilayah Kecamatan Tapos sangat jauh dari nilai gizi.

"Menu stunting kan harusnya untuk memperbaiki gizi anak stunting. Kalau cuma nasi dan kuah sup itu nggak ideal untuk diberikan kepada balita stunting. Apalagi anggarannya senilai Rp 18.000," tutur Hamzah.

Hamzah mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke Dinas Kesehatan.

"Dinas Keeehatan berjanji akan melakukan evaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, ada perubahan menu ditambah dua tahu. Nilai tahu itu berapa? Kan kita juga paham," beber Hamzah.

Hamzah meminta Komisi terkait di DPRD Kota Depok memanggil pihak yang memiliki kewenangan untuk menu stunting guna dimintai klarifikasi.

"Kami mendukung program makanan tambahan untuk penanggulangan stunting. Ini harus jalan terus, cuma disayangkan menunya memprihatinkan," ujarnya.

Pembagian makanan tambahan ini merupakan bagian dari program Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara). Program ini berlangsung pada 10 November hingga 8 Desember 2023.