Polisi Tetap Pasang Barikade Beton Kelilingi Kantor KPU RI Meski Demo Partai Buruh Batal
Tampak juga sejumlah kendaraan taktis dari Polda Metro Jaya di sekitar lokasi dan tampak juga sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar
Penulis: Gita Irawan
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak kepolisian tetap memasang barikade beton mengelilingi area depan kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat pada Jumat (23/8/2024) sekira pukul 09.30 WIB.
Tampak juga sejumlah kendaraan taktis dari Polda Metro Jaya di sekitar lokasi.
Selain itu tampak juga sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi.
Akses di Jalan Imam Bonjol baik dari arah Bundaran Hotel Indonesia ke kantor KPU maupun dari arah Menteng ke kantor KPU ditutup.
Terlihat juga beberapa personel TNI berada di sekitar lokasi.
Baca juga: Kiky Saputri Beri Pembelaan soal Dirinya Tak Ikut Demo Tolak RUU Pilkada, Singgung Jalur Dalam
Selain itu, tampak juga rombongan personel TNI bermotor dikawal Polisi Militer melintasi Jalan Imam Bonjol.
Beredar informasi rencananya pada hari ini Partai Buruh akan menggelar unjuk rasa terkait Revisi Undang-Undang Pilkada sejak kemarin.
Akan tetapi pada Presiden Partai Buruh Said Iqbal telah mengkonfirmasi bahwa rencana unjuk rasa hari ini ditunda.
"Sahabat seperjuangan. Aksi besok 23 Agustus kita tunda dulu. Sambil melihat perkembangan dinamika di DPR," kata Said Iqbal kepada Tribunnews.com Kamis (22/8/2024) malam.
Polisi Pertebal Pengamanan
Diberitakan juga sebelumnya pihak kepolisian mempertebal pengamanan terkait rencana akan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan elemen buruh dan mahasiswa hari ini Jumat (23/8/2024).
Total personel gabungan yang dikerahkan pada hari ini yakni sebanyak 5.012 orang.
"Pengamanan di DPR 3.719 personel, pengamanan di KPU 1.293 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi pada Jumat.
Ia merinci total personel pengamanan tersebut terdiri dari anggota Polri, TNI hingga Pemerintah Provinsi Jakarta.