Lain lagi dengan Julianto (29), seorang buruh harian lepas yang tinggal bersama anak dan istrinya di kolong tol itu.

Suara berisik dari mobil-mobil yang melintas di atas kepalanya tak lagi menjadi masalah, karena Julianto sudah tinggal di kolong tol itu sejak masih kecil.

“Berapa lamanya nggak tahu tapi sudah dari kecil tinggal di sini,” ucapnya.

Secara keabsahan dokumen, Julianto bukan merupakan warga Jakarta.

Ia adalah pendatang dari Pekalongan, Jawa Tengah, seperti yang tercantum di KTP-nya.

Seperti prinsip banyak orang, Julianto mempercayai bahwa yang paling penting dalam hidup adalah menjalaninya, apapun keadaannya.

Termasuk ketika pemerintah memintanya angkat kaki dari kolong tol itu, Julianto pun pasrah dan terpaksa menjalaninya.

“Nggak bisa ngomong apa-apa sih, pasrah aja. Namanya ini punya pemerintah, kita numpang, ya sudah,” kata Julianto seraya menghisap rokok kreteknya.

Berbeda dengan Mariyam, Julianto yang ber-KTP non-DKI Jakarta tak memenuhi syarat mendapatkan rusun gratis selama enam bulan.

Ia pun harus memanfaatkan uang Rp 2 juta yang telah disepakati sebagai uang kerohiman pemberian dari pemerintah untuk mencari tempat tinggal sebulan-dua bulan ke depan.

“Memang sudah dipikirkan jauh-jauh hari sih, nanti mau cari kontrakan saja,” ucap Julianto.

“Tapi kalau ternyata berubah, misalnya diberi kesempatan menempati rusun ya saya terima saja,” katanya berharap.

Penyerahan Kunci Rusun

Relokasi yang dilakukan sejak Sabtu (30/11/2024) pagi dilanjutkan dengan penyerahan kunci hunian rumah susun kepada warga yang direlokasi, Sabtu sore.

Secara simbolis, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyerahkan kunci kepada beberapa warga eks penghuni kolong Tol Angke yang kini berkesempatan menghuni Rusunawa Rawa Buaya di Cengkareng, Jawa Barat.

Dalam tahap pertama relokasi, pemerintah memindahkan sebanyak 44 KK warga eks kolong Tol Angke yang terdiri dari 120 jiwa.

Pemindahan akan dilakukan secara bertahap di hari-hari berikutnya.

"Kita berharap, bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi dan kualitas hidup," kata AHY.

Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengatakan, secara total ada sebanyak 227 KK atau sedikitnya 685 jiwa yang terdata sebagai penghuni kolong tol itu, 98 di antaranya tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

Dijelaskan Uus, pemerintah menyiapkan uang kerohiman kepada mereka yang bukan ber-KTP Jakarta.

Uang kerohiman yang nominalnya masih belum disepakati secara resmi itu diharapkan menjadi bekal bagi mereka untuk mencari tempat tinggal setidaknya dalam dua bulan ke depan.

“Non-KTP DKI tadi sudah dicarikan solusi, mereka ada yang pulang kampung tapi tetap kita berikan uang untuk sewa (hunian) dan selama 2 bulan mereka dikasih uang untuk sewa di lokasi terdekat,” jelas Uus.

“Karena mereka rata-rata juga memiliki penghasilan, pendapatan, namun mereka mungkin sudah terbiasa di sini dan sekarang tempatnya akan kita manfaatkan, pergunakan, atau mungkin disterilkan sehingga warga masyarakat di kolong tol sudah tidak ada lagi di DKI Jakarta,” sambung dia.

Sementara itu, terkait rencana penataan kolong tol ke depannya, pemerintah daerah sedang memberikan saran dan masukan kepada pemerintah pusat tentang fasilitas apa yang bakal bermanfaat untuk dibangun di bawah beton raksasa itu.

Dijelaskan Uus, pemerintah mempertimbangkan untuk menjadikan kolong Tol Angke sebagai ruang interaktif bagi masyarakat.

“Mungkin buat sarana olahraga, taman untuk bermain atau mungkin di situ bisa dijadikan tempat UMKM yang bisa memberdayakan masyarakat ya,” katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Sejengkal di Bawah Beton Raksasa: Potret Kehidupan Masyarakat Miskin Jakarta di Kolong Tol Angke