6 Jenis Temuan Hasil Bongkar Markas Ormas: Proposal Minta Bantuan, Buku Keuangan hingga 3 Pedang

Sebab, Gibran sebagai pendamping Presiden Prabowo berpandangan dalam posisinya sebagai sebuah pengambil kebijakan.

Sementara, lanjut Idrus, Rosan melihat perilaku oknum tertentu yang mengatasnamakan Ormas yang melakukan penekanan bahkan pemerasan kepada pengusaha dan menghambat jalannya pembangunan termasuk mengganggu para investor dari luar negeri masuk.

“Jadi, satu sisi bicara tentang bagaimana Ormas-ormas ini menjadi mitra pemerintah dalam rangka untuk mengakselerasi pembangunan bangsa. Sementara, Pak Rosan menyampaikan bahwa perlunya ditindak tegas terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan sebuah organisasi karena dianggap menghambat pembangunan,” papar Idrus.

“Ya saya melihat bahwa pernyataan 2 tokoh, baik Wapres maupun Mas Rosan sebagai Menteri, itu tidak ada perbedaan, bahkan sama,” ucap mantan Menteri Sosial (Mensos) itu.

Kapolri Tak Pandang Bulu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tak akan pandang bulu memberantas aksi premanisme.

Menurutnya, Polri tak akan melihat dan memilih-memilih kelompok dalam menindak.

“Saya kira kalau kaitannya dengan aksi premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana," kata Sigit setelah pimpin Rakernis Baharkam Polri dan Korps Brimob Polri, di STIK/PTIK Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Kata Mantan Kabareskrim Polri ini, penegakkan hukum dilakukan dengan cara melihat tindakan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

“Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya, kalau itu meresahkan masyarakat kita tidak tegas,” ungkapnya.

“Jadi apakah ini dari kelompok dalam tanda kutip ataupun siapapun itu sepanjang itu meresahkan masyarakat, kita tidak kompromi dan kita tidak tegas,” sambungnya.

Sejatinya, kata Sigit, operasi penyakit masyarakat (pekat) ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Polri.

Namun, belakangan perkembangan aksi premanisme semakin meresahkan, sehingga operasi tersebut ditingkatkan khususnya pada penindakan.

“Makanya saya perintahkan untuk kegiatan operasi pekat, khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan,” ucapnya.

Polri diketahui menggelar operasi kewilayahan serentak untuk menindak praktik premanisme yang tengah marak.

Adapun operasi itu bakal digelar mulai 1 Mei 2025.