Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Pensiunan PT Pos Demo ke Istana dan DPR 3 Juni, Ini Tuntutannya

Pensiunan PT Pos Indonesia demo ke Istana dan DPR 3 Juni, desak penghapusan kemitraan dan kembalikan tunjangan hak normatif mereka.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Pensiunan PT Pos Demo ke Istana dan DPR 3 Juni, Ini Tuntutannya
Tribunnews.com/Rahmat Nugraha
SAID IQBAL - Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menyampaikan tuntutan para pensiunan PT Pos Indonesia yang menolak penghapusan tunjangan dan sistem kemitraan dalam aksi unjuk rasa ke Istana dan DPR, Selasa (3/6/2025). 

Pensiunan PT Pos Demo ke Istana dan DPR 3 Juni, Ini Tuntutannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pensiunan PT Pos Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI pada Selasa (3/6/2025). 

Dalam aksi ini, mereka menyampaikan dua tuntutan utama.

Sekitar 3.000 orang dari wilayah Jabodetabek dijadwalkan ikut dalam aksi yang menyuarakan tuntutan mereka.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aksi ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pekerja dan para pensiunan.

Tuntutan pertama adalah pembatalan penghapusan tunjangan bagi pensiunan PT Pos Indonesia.

Menurut Iqbal, Tunjangan Pangan (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka adalah hak yang diperoleh dari kerja keras selama puluhan tahun.

Rekomendasi Untuk Anda

“Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal, Sabtu (31/5/2025).

Tuntutan kedua, mereka meminta agar sistem kemitraan dihapus dari PT Pos Indonesia. Sistem ini dinilai hanya menjadi alasan untuk menghindari kewajiban perusahaan dalam memberikan hak normatif kepada para pekerja.

“Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” ujar Iqbal.

Peserta aksi ini juga menolak sistem outsourcing dan sistem Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan.

Menurut Iqbal, sistem KRIS dikhawatirkan memperburuk layanan karena antrean rawat inap yang makin panjang, terbatasnya ketersediaan kamar, serta potensi kenaikan iuran.

Ia juga mengingatkan bahwa tuntutan penghapusan outsourcing sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto dalam pidato May Day, 1 Mei lalu, yang menyatakan komitmen untuk mengakhiri praktik outsourcing yang merugikan pekerja.

Baca juga: Cerita Ibu Mahasiswa Trisakti: Izinkan Anaknya Demo Lagi, Walau Pernah Ditangkap Polisi

Demo Pensiunan PT Pos di Bandung

Sebelumnya, ribuan karyawan dan pensiunan PT Pos Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pos Indonesia di Jalan Cilaki, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Selasa (20/5/2025).

Sejumlah orator aksi datang menggunakan mobil komando, sementara peserta lainnya datang dengan sepeda motor dan mobil untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas