TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga tuntutan disuarakan oleh para pengemudi ojek online yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak, saat akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Tuntutan itu meliputi: menolak status sebagai buruh, menolak potongan komisi 10 persen, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perppu tentang ojek online.

“Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara,” ujar Jenderal Lapangan URC Bergerak, Achsanul Solihin, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/7/2025), dikutip dari Kompas.com.

Massa aksi dijadwalkan berkumpul di Lapangan Banteng pukul 12.00 WIB, lalu berjalan kaki menuju kawasan Patung Kuda mulai pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Kelompok Ojol URC Bakal Gelar Aksi Besok, Berikut Tuntutannya

Tiga Tuntutan Utama URC Bergerak

Achsanul menyebut tiga poin tersebut sebagai bentuk Tritura URC, yaitu:

Menolak Status Buruh

URC menilai klasifikasi sebagai buruh akan menghilangkan fleksibilitas kerja, yang menjadi ciri khas ojek online.

Menolak Pemotongan Komisi 10 Persen

Mereka menolak rencana pemotongan baru sebesar 10 persen dan menegaskan tidak pernah mengusulkan perubahan skema.

"Potongan 20 persen masih bisa diterima, asalkan tidak disalahgunakan," tegasnya.

Desakan Perppu Ojol

URC meminta Presiden segera menerbitkan Perppu agar hubungan hukum antara pengemudi dan aplikator memiliki kejelasan.

URC menegaskan aksi ini adalah gerakan akar rumput dan akan terus menekan pemerintah hingga aspirasi mereka dipenuhi.

“Pergerakan kami murni dari bawah. Kami akan terus mendesak hingga pemerintah mendengar,” ujar Achsanul.