Dalam naskah akademik perubahan hukum PAM Jaya, disebutkan status Perseroda akan memberi fleksibilitas bagi perusahaan untuk menetapkan tarif layanan komersial.

PSI khawatir fleksibilitas ini membuka ruang luas untuk klasifikasi pelanggan yang lebih mahal.

“Artinya, penghuni apartemen yang sejatinya menggunakan air untuk kebutuhan domestik justru bisa diperlakukan sebagai pelanggan komersial. Ini tidak adil karena menyamakan kebutuhan rumah tangga dengan industri,” kata Francine.

Peringatan untuk Pemprov DKI

Francine menambahkan, sejak 2017 PAM Jaya selalu mencatat keuntungan dan membagikan dividen, bahkan Rp62 miliar pada 2024 meskipun tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water/NRW) masih di kisaran 45 persen.

Ia juga menyoroti belum adanya penetapan tarif batas atas dan bawah oleh Gubernur DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 dan Pergub DKI Nomor 37 Tahun 2024.

“Apapun bentuk hukumnya, gubernur wajib menetapkan tarif batas bawah dan batas atas. Sampai sekarang itu belum dilakukan,” tegas Francine.

PSI: Fokus Perbaiki Kinerja, Bukan Privatisasi

PSI menilai perubahan status PAM Jaya menjadi Perseroda bukan sekadar administrasi, melainkan langkah menuju privatisasi yang dilarang untuk sektor vital seperti air minum.

“Kami meminta Pemprov DKI mencabut rencana perubahan tersebut. Lebih baik memperkuat kinerja PAM Jaya dalam bentuknya yang sekarang, dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta investasi infrastruktur tanpa mengorbankan mandat pelayanan publik,” kata Francine. (Eko Sutriyanto)