"Betul, karena ada imbauan untuk WFH dengan beberapa pembatasan untuk penghematan sehingga sidang dipadatkan dari senin sampai dengan Kamis," kata Enny saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Meski demikian, Enny memastikan layanan pendaftaran perkara tetap dapat dilakukan kapan saja secara daring.

"Kalau pendaftaran perkara kapan pun bisa jika online," imbuhnya.

WFH Setiap Jumat

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Kebijakan tersebut diumumkan dalam konferensi pers virtual pada Selasa (31/3/2026) dan direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2026.

"Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis akan dituangkan dalam surat edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan," ujar Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual.

Baca juga: Arus Lalu Lintas Jakarta Relatif Lengang di Sejumlah Titik Efek Kebijakan WFH

Airlangga juga menyebut pengaturan serupa untuk sektor swasta akan diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

"Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," kata Airlangga.