Ringkasan Berita:

• BPDLH memulai implementasi Proyek Blended Finance Model melalui penandatanganan kerja sama dengan delapan lembaga perantara.
• Proyek membangun sistem pembiayaan terintegrasi bagi KUPS melalui kolaborasi pemerintah, mitra pembangunan, dan sumber lain.
• Pendekatan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat hutan memperkuat keberlanjutan melalui dukungan teknis, investasi, dan mitigasi risiko.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) secara resmi memulai implementasi Proyek Enhancing Community Capacity and Initiating Blended Finance for Social Forestry Enterprises atau yang dikenal sebagai Blended Finance Model (BFM).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara  BPDLH dengan 8 Lembaga Perantara terpilih yang berlangsung di Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Proyek BFM merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk membangun sistem pembiayaan terintegrasi bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Melalui pendekatan blended finance, proyek ini menggabungkan sumber daya publik, dukungan mitra pembangunan, serta potensi pembiayaan lainnya guna meningkatkan kemandirian ekonomi 
masyarakat di sekitar kawasan hutan. 

Dalam menjalankan inisiasi proyek ini, BPDLH menjalin sinergi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, dan Global Green Growth Institute (GGGI). 

Kementerian Kehutanan berperan krusial dalam memastikan keselarasan program dengan kebijakan nasional. Mitra pembangunan GGGI memberikan dukungan teknis dan penguatan kapasitas yang mendalam.

BPDLH berperan mengatur tata kelola program agar dapat diimplementasikan hingga tingkat tapak, yaitu penerima manfaat langsung. 

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, yang diwakili oleh Enik Ekowati selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan menyampaikan skema BFM merupakan instrumen strategis memfasilitasi akses pembiayaan bagi KUPS yang belum sepenuhnya bankable.

Enik Ekowati menekankan bahwa proyek ini menjadi pilar penting dalam mencapai target nasional FOLU Net Sink 2030 melalui transformasi ekonomi masyarakat dari skala subsisten menjadi usaha produktif yang berorientasi pasar. 

Beliau mengingatkan agar Lembaga Perantara senantiasa berkoordinasi dengan instansi di tingkat tapak, termasuk Balai Perhutanan Sosial dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), guna memastikan keselarasan program dengan rencana pengelolaan kawasan dan rencana pembangunan daerah. 

Sementara Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, dalam sambutannya menekankan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan titik awal transformasi pembiayaan di sektor Perhutanan Sosial agar lebih inklusif dan berkelanjutan. 

“Tantangan utama Perhutanan Sosial bukan hanya pada akses legal, tetapi juga pada penguatan usaha dan keberlanjutan ekonomi di tingkat tapak. Di sinilah pendekatan blended finance hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. BPDLH berperan sebagai pengelola dana sekaligus katalis antara sumber pembiayaan dan kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Joko Tri Haryanto. 

Dukungan internasional terhadap inisiatif ini juga ditegaskan oleh para mitra pembangunan. 

Forest Investment Adviser UKFCDO, Saul Hathaway, menambahkan bahwa dukungan pendanaan dari Pemerintah Inggris diharapkan mampu memitigasi risiko investasi di sektor lanskap, sehingga mempercepat akses modal bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan Indonesia.  

Melalui Proyek Kemitraan Investasi pada Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), Asia Regional Investment Lead GGGI, Charlotte Türk, menyatakan bahwa kemitraan ini bertujuan menciptakan mekanisme blended finance yang memberdayakan sektor perhutanan sosial melalui pemberian asistensi teknis, inkubasi bisnis, dan penguatan model bisnis. 

Dana hibah bertindak sebagai instrumen katalitik yang didukung oleh mekanisme mitigasi risiko (de-risking) dan penjaminan oleh BPDLH untuk menjembatani kesenjangan menuju kelayakan kredit komersial (bankability).  

Proses seleksi Lembaga Perantara dilakukan secara ketat dan transparan oleh tim teknis lintas institusi, yaitu BPDLH, Kementerian Kehutanan, dan GGGI. Dari 40 proposal yang diterima, terpilih 10 proposal terbaik dari 8 lembaga yang dinilai memenuhi kriteria.

Penyaluran dana yang telah disetujui tertuang dalam Keputusan Direktur Utama BPDLH Nomor KEP-52/BPDLH/2026. Pendanaan ini akan didistribusikan untuk mengintervensi program-program terpilih yang tersebar di 7 provinsi, mencakup 18 kabupaten/kota, melibatkan 65 KUPS, dan menginisiasi 16 Integrated Area Development (IAD). 

Proyek BFM juga dirancang untuk memperkuat natural capital melalui pola agroforestri yang menyeimbangkan produktivitas ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Selain dukungan dari mitra pembangunan internasional seperti UKFCDO, World Bank, UNDP, UNEP, GIZ, dan FAO, kegiatan penandatanganan kerja sama ini juga turut menghadirkan sektor swasta sebagai offtaker, seperti Olam, Mars, dan Mio guna membuka peluang dan menjamin akses pasar serta kepastian harga bagi produk-produk KUPS pada saat implementasi proyek ke depannya. BPDLH berkomitmen untuk terus mengawal implementasi proyek ini secara akuntabel dan transparan.