Ringkasan Berita:

• Pramono Anung mengakui ketimpangan sosial atau rasio gini masih menjadi persoalan utama di Jakarta karena banyak orang kaya tercatat membayar pajak di ibu kota.
• Menurutnya, kondisi itu membuat perbandingan kaya dan miskin di Jakarta tetap tinggi.
• Untuk mengurangi ketimpangan, Pemprov DKI akan melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. 
• Pramono menilai pendidikan menjadi kunci utama untuk menekan kesenjangan sosial di ibu kota.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengakui ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin masih menjadi persoalan utama di Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Deklarasi Gerakan Pilah Sampah sekaligus Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta di Plaza Festival, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/05/2026).

Menurut Pramono, tingginya ketimpangan di Jakarta dipengaruhi banyaknya orang kaya yang tercatat dan membayar pajak di ibu kota.

“Problem utama Jakarta adalah Gini Ratio, perbandingan kaya miskin yang masih tinggi, karena tidak bisa dipungkiri hampir semua orang kaya di republik ini bayar pajak rumah dan sebagainya pasti di Jakarta,” kata Pramono.

“Itulah yang menyebabkan perbandingan kaya miskinnya cukup tinggi,” sambungnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah program di bidang pendidikan.

Pramono menyebut program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan terus dijalankan.

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana meluncurkan program LPDP Jakarta untuk membiayai pelajar melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

“Maka KJP, KJMU, sebentar lagi kami juga akan meluncurkan LPDP Jakarta untuk anak-anak Jakarta bisa sekolah di luar negeri yang disponsori sepenuhnya scholarship-nya dari Pemerintah DKI Jakarta,” jelasnya.

Pramono meyakini pendidikan menjadi salah satu cara untuk menekan ketimpangan sosial di Jakarta.

“Karena saya yakin hanya dengan pendidikan lah Gini Ratio atau ketimpangan tadi bisa diatasi,” tandasnya.

Angka kemiskinan di Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam rapat paripurna penyampaian pidato gubernur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4/2026) lalu mengurasi angka kemiskinan di Jakarta.

Rano menyebut pada periode September 2025 tingkat kemiskinan di Jakarta tercatat sebesar 4,03 persen.

Angka tersebut turun 0,11 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Pada periode September 2025, Tingkat Kemiskinan Jakarta tercatat sebesar 4,03 persen. Angka ini menurun 0,11 persen dibandingkan periode September 2024,” ujar Rano, Senin.

Menurut Rano, penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi yang dinilai tetap kuat, stabilitas harga yang terjaga, serta meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor padat karya.

Untuk menekan angka kemiskinan, Pemprov DKI menempatkan sektor pendidikan dan program perlindungan sosial sebagai prioritas utama.