TRIBUNNEWS.COM- Gerak langkah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang terus digelorakan MPR RI sesuai dengan amanah UU No.17 Tahun 2015 tentang MD3 Pasal V disambut baik berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan akademisi.

Salah satu metode yang dijalankan adalah dengan program Focus Group of Discussion ( FGD ). FGD adalah metode sosialisasi yang digelar dalam bentuk diskusi, pemaparan materi dan pendalaman materi. Pesertanya dari anggota MPR RI dan kalangan akademisi dan sudah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak Sosialisasi digencarkan..

Kali ini, FGD digelar di Surabaya, Jawa Timur. Acara yang digelar ats kerjasama MPR RI dengan Universitas Airlangga, Selasa ( 1/3), di Meeting Room Surabaya Suites Hotel ini dihadiri Pimpinan dan anggota Badan Pengkajian MPR RI antara lain, TB. Hasanudin ( PDIP ), TB. Soenmandjaja ( PKS ), Hendrawan Supratikno ( PDIP), Sarmudji ( Golkar), Aryo PS. Djojohadikusumo ( Gerindra ), Capt. Djoni Rolindrawan ( Hanura ), Marwan Cik Asan ( Demokrat ), Gede Pasek ( DPD ) dan Anna Muawanah ( PKB ) serta dihadiri Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga, dengan narasumber pakar serta dosen Universitas Airlangga.

Tema sentral yang diambil adalah ‘Sistem perekonomian nasional berbasis demokrasi pancasila dan formulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN”. Bahasan terfokus pada kesiapan Indonesia menyambut Masyarakat Ekonomi Asuia ( MEA ) 2016, serta pentingnya haluan negara seperti GBHN dalam kesiapan ekonomi serta daya saing dan ketananan ekonomi Indonesia baik di tingkat lokal, Asean dan global.

Salah satu Pimpinan Badan Pengkajian TB Syunmandjaja mengatakan bahwa misi sosialisasi melalui metode FGD salah satu yang uatama adalah sebagai sarana menyerap aspirasi, menyerap masukan, ide dan gagasan dari para peserta yang terdiri dari para akademisi dan pakar yang sangat ulung dalam hal kenegaraan dan ketataneharaan.

“Aspirasi, masukan dan gagasan dari berbagai elemen masyarakat termasuk para pakar dan akademisi sangat kita harapkan dan menjadi bahan kajian di Badan Pengkajian MPR. Seperti contoh soal munculnya kembali GBHN. Banyak pro dan kontra soal itu, masukan dan pemikiran elemen masyarakat akan menajdi bahan pembelajaran, kajian mendalam bagaimana sebaiknya dilakukan soal GBHN, intinya semuanya demi kesejahteraan rakyat. Jika bermanfaat buat rakyat dan akan membawa rakyat menuju kesejahteraan maka itulah yang akan dimunculkan dan di tetapkan,” tandasnya.

Hasil akhir dari penyelenggaraan FGD tersebut, nanti akan menjadi sebuah materi kajian yang akan dibawa ke Badan Pengkajian MPR RI untuk kemudian di dalam akan didiskusikan kembali dengan juga melihat dari aspirasi dan masukan-masukan dari elemen masyarakat dibelahan daerah lainnya, sehingga akan muncul satu keputusan atau atau produk perundangan yang baik dan bermanfaat untuk rakyat secara keseluruhan. (Advertorial)