TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memaklumi langkah pemerintah yang memangkas anggaran di kementerian atau lembaga. Dikatakannya, langkah pemangkasan anggaran itu dikarenakan tidak terealisasinya penerimaan negara terutama di sektor pajak.

"Ya memang pemerintah ada kesulitan tidak terealisasi pencapaian terutama target APBN, target pendapatan dari pajak. Pajak tidak sesuai dengan target," kata Zulkfli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Pria yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, ‎pemerintah saat ini tengah berupaya menutupi melesetnya penerimaan pajak melalui Tax Amnesty. Namun yang menjadi pertanyaan, berapa dana yang akan didapat jika UU Tax Amnesty rampung.

"Oleh karena itu, saya kira alternatif-alternatif pendanaan untuk menanggulangi kekurangan itu belum dialokasikan. Dan risikonya harus mengurangi anggaran yang sudah ada sekarang ini, baik di Kementerian maupun di Lembaga termasuk juga MPR," ujarnya.

Zulkifli menilai, pemangkasan anggaran di kementerian atau lembaga di kisaran 6 persen sampai 10 persen merupakan hal yang wajar. ‎Dengan adanya pemotongan anggaran itu, rapat-rapat di luar kantor, acara seremonial dapat dipangkas.

"‎Kalau masih juga tidak mencukupi, saya kira pembangunan-pembangunan gedung, pembelian mobil saya kira hal yang bisa ditunda. Penundaan itu tidak menganggu kementerian teertentu," tandasnya.