TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Mahyudin mendukung pemutaran kembali film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI". Pemutaran film itu bagus untuk mengingatkan agar peristiwa itu tidak terulang kembali.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Peristiwa G30S/PKI menimbulkan banyak korban baik dari militer dan rakyat. Kita tidak ingin peristiwa itu terulang kembali," kata Mahyudin usai menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana di Denpasar, Bali, Rabu (20/9/2017).

Rencana pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan Panglima memerintahkan jajarannya untuk menggelar nonton bersama film itu. Gatot beralasan pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 agar tidak terulang.

Mahyudin berpendapat bahwa pemutaran ulang film itu untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi atau diadu-domba.

"Pemutaran film itu bagus juga agar masyarakat hati-hati, tidak terprovokasi, dan tidak mudah diadu-domba," ujarnya.

Namun Mahyudin juga setuju agar ada pembuatan film serupa yang disesuaikan dengan kekinian.

"Mungkin karena film itu buatan lama perlu dibuat ulang yang menyesuaikan dengan kekinian. Misalnya adegannya lebih diperhalus. Adegan-adegan pembunuhan mungkin diperhalus," imbuhnya.

Mahyudin mengaku pada waktu kecil berulangkali menonton film G30S/PKI. Dari pengalaman itu Mahyudin mengatakan film itu tidak terlalu berpengaruh pada kekerasan.

"Dari segi kekerasan, film itu tidak membuat saya kasar," tuturnya menanggapi kekhawatiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) film itu mempertontonkan kekerasan.

Film itu, sambung Mahyudin, memberi pemahaman dan menyadarkan bahwa ancaman perbedaan ideologi sangat berbahaya bagi bangsa.

"Karena itu saya semakin mantap menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik yang harus menjadi perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.⁠⁠⁠⁠