Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Lemkaji MPR Bahas Wilayah Negara dan Hankam Menurut Konsistusi

Pembahasan wilayah negara dan hankam menjadi penting sebab dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bang

Lemkaji MPR Bahas Wilayah Negara dan Hankam Menurut Konsistusi
MPR RI
RTD Lemkaji MPR RI bahas hankam sesuai konsitusi. 

Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI Rully Chairul Azwar mengungkapkan bahwa pembahasan wilayah negara, pertahanan keamanan negara menurut konstitusi masih merupakan topik yang hangat, up to date dan penting dalam berbagai forum diskusi di Indonesia.

Pembahasan wilayah negara dan hankam, lanjut Rully, menjadi penting sebab dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, menjadi kewajiban negara memiliki suatu sistem pertahanan dan keamanan yang mampu melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah negara,” ujar Rully, dalam sambutannya saat membuka secara resmi Round Table Discussion dengan tema ‘Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Dikatakan Rully, bagi MPR negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah nilai yang sangat mendasar dan fundamental. Hingga saat amandemen UUD, bunyi Pembukaan tersebut tidak diubah-ubah.

“Dalam pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sendiri tentang wilayah negara tertera jelas dalam Pasal 25 A yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang,” ujarnya.

“Batas-batas wilayah negara kita, nusantara kita memang berada pada posisi silang yang sangat strategis, yakni berada pada di antara dua benua dan dua samudera dengan kekayaan alam melimpah yang menjadi satu daya tarik yang sangat luar biasa.

Dan kalau perlu menguasainya untuk memiliki kekayaan nusantara itu. Nah untuk menjaga itu semua, UUD mengamanatkan negara mempertahankannya melalui Pasal 30 ayat 1-5, semua jelas disitu bagaimana peran TNI, Polri bahkan rakyat dalam bela negara mempertahankan keutuhan wilayah negara,” lanjut Rully.

Dia menambahkan, untuk menjaga dan mempertahankan wilayah negara perlu kerjasama, sinergitas antara TNI, Polri. Dalam Pasal 30 ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 diamanatkan semua hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan TNI, Polri dan juga warga negara semua diatur dalam undang-undang.

“Namun memang UU tersendiri yang mengatur hubungan yang ada dalam Pasal 30 ayat 5 tersebut belum ada sampai hari ini. Semestinya hubungan antara TNI, Polri juga masyarakat ini diatur dalam sebuah UU. Mungkin dalam diskusi akan lahir wacana segar dalam hal hubungan tersebut sehingga bisa menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkompeten baik itu MPR, DPR dan pemerintah,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rully juga mengingatkan bahwa ancaman-ancaman pertahanan dan keamanan wilayah bukan hanya secara fisik tapi di era modernisasi dan teknologi informasi yang luar biasa, ada yang namanya ancaman non fisik. Dengan tennologi informasi yang canggih, batas-batas negara seperti borderless (tanpa batas).

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas