Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Agustus-September MPR Gelar Acara Kebangsaan

Pada Bulan Agustus dan September 2019, MPR mempunyai banyak agenda penting yang hendak dilaksanakan.

Agustus-September MPR Gelar Acara Kebangsaan
MPR RI
Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. 

Pada Bulan Agustus dan September 2019, MPR mempunyai banyak agenda penting yang hendak dilaksanakan.

Untuk itu pada Kamis (18/7/2019), di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR membahas agenda itu.

Hadir dalam rapat yang dimulai tepat Pukul 10.00 WIB, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, Ahmad Muzani, Ahmad Basarah, dan Muhaimin Iskandar.

Agenda penting yang hendak digelar oleh MPR pada Agustus dan September 2019 adalah, Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus, Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus, Peringatan HUT Ke-74 MPR pada 29 Agustus, dan Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014-2019 pada 27 September.

Dalam rapat dibahas berbagai masalah teknis dan konsep agar acara-acara yang digelar bisa berjalan dengan sukses dalam penyelenggaraan dan efektif dalam waktu. Sebab dalam hari yang sama, saat Sidang Tahunan MPR, juga akan digelar Sidang DPD bersama dan DPR.

Saat sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2014-2019, Zulkifli Hasan mengatakan dalam kesempatan itu akan dibacakan Rekomendasi Pentingnya Amanademen Terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan Perubahan Tata Tertib MPR.

Menurut Zulkifli Hasan, MPR berhasil menyepakati perlunya haluan negara semacam GBHN yang dimasukan dalam konstitusi lewat amandemen terbatas UUD. Dalam melaksanakan amandemen, MPR sudah membentuk Panitia Ad Hoc namun sebagaian besar anggota berpendapat amandemen dilakukan setelah Pemilu Presiden.

“Sebab Pemilu Presiden menyita banyak waktu semua orang," ujarnya.

Amandemen UUD menurut pria asal Lampung itu dilakukan maksimal 6 bulan sebelum masa periode MPR berakhir namun hingga saat ini, 18 Juli 2019, masa periode MPR yang berada di bawah pimpinan Zulkifli Hasan hanya memiliki waktu selama dua bulan, Untuk itu bahan-bahan yang sudah ada yang disusun oleh Panitia Ad Hoc, akan direkomendasikan ke MPR Periode 2019-2024 untuk menjadi bahan-bahan melakukan amandemen.

“Mudah-mudahan bermanfaat bagi MPR periode mendatang," tutur Zulkifli Hasan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas