“Jika negara ingin menerapkan politik kebangsaan maka perlu komitmen dan konsistensi para pemegang kekuasaan dalam menjalankan kewenangan dan setiap pengambilan keputusan. Perlu komitmen dan konsistensi dalam mengelola Indonesia. Kalau pemerintah hanya mengedepankan politik praktis, saya yakin dan percaya sistem politik nasional itu akan berpengaruh pada politik lokal,” katanya.

Sementara itu peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan berbicara kebangsaan bukanlah tentang penguasa tetapi tentang pemimpin yang “berpihak” baik di level nasional maupun di level lokal. Keberpihakan itu terlihat ketika pemimpin mengambil keputusan.

“Ini adalah pertanyaan kebangsaan,” katanya.

Siti Zuhro mengajak untuk mengevaluasi perilaku dan tutur kata elit (politik). Sebab, ketika masyarakat membutuhkan role model atau teladan dari para elit, masyarakat tidak mendapatkan teladan itu.

“Kita evaluasi elit (politik) kita. Peran apa yang sedang dimainkan elit kita. Apakah para elit menjadi faktor pendorong bagi kemajuan kita berbangsa dan bernegara, atau justru menjadi faktor yang menghambat karena perilakunya,” katanya.

Evaluasi, lanjut Zuhro, tidak hanya pada elit (politik) tetapi juga evaluasi terhadap infrastruktur (partai politik, civil society, media) dan suprastruktur politik.(*)